KALTIMPOST.ID,JAKARTA–Temuan mengejutkan diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Ribuan pegawai di instansinya terindikasi terlibat praktik judi online (judol) hingga manipulasi absensi internal. Pelanggaran disiplin berat yang sudah berlangsung lama ini menjadi alasan kuat di balik keputusan kementerian untuk melakukan rotasi besar-besaran.
Menteri PU mengaku telah mengantongi data sekitar 6.000 pegawai di lingkungan kementeriannya yang terdeteksi melakukan transaksi judi online. Data valid tersebut bersumber langsung dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dody menegaskan, lemahnya penindakan serta kuatnya ego sektoral dan hubungan pertemanan di internal kementerian yang saling melindungi membuat praktik ilegal ini awet tersembunyi.
“Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana,” tegas Dody dengan nada bicara serius dalam keterangan resminya, Kamis (16/7).
Jumlah 6.000 orang tersebut setara dengan 15 persen dari total keseluruhan pegawai di Kementerian PU yang diduga terpapar lingkaran setan judi online. Kendati demikian, Dody belum merinci total nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terkini terhadap oknum pegawai tersebut, termasuk sanksi disiplin atau kelanjutan ke ranah hukum.
Bobroknya Absensi Elektronik
Selain urusan perjudian, Dody berang setelah mendapati pelanggaran disiplin lain berupa manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai. Jumlah fantastis tersebut setara dengan satu dari sepuluh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.
“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody dengan nada kecewa.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di China Melonjak Drastis, Tembus 79 Ribu Kasus Selama Juni
Praktik kecurangan massal ini baru terendus setelah sistem absensi elektronik internal diperbaiki secara menyeluruh dan pengawasannya diperketat. Dody menyayangkan, pelanggaran serupa sebelumnya sangat sulit diproses karena adanya kendala hubungan pertemanan antarkelompok atau ikatan angkatan pegawai yang bertindak sebagai pelindung sesama rekan sejawat.
Hingga saat ini, pihak kementerian belum membeberkan modus spesifik yang digunakan para pegawai untuk memanipulasi sistem absensi digital tersebut. Namun, pembenahan secara total dan pemberian sanksi tegas dipastikan akan berjalan demi mengembalikan integritas instansi.(*)
Editor : Thomas Priyandoko