KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Keterlambatan distribusi program seragam sekolah gratis dari Pemprov Kalimantan Timur menuai reaksi di media sosial. Setelah dipastikan bantuan baru mulai disalurkan pada Agustus dan ditargetkan tuntas September, banyak warganet mempertanyakan pola pelaksanaan program tersebut.
Mayoritas menilai seharusnya pengadaan seragam telah selesai sebelum masa penerimaan peserta didik baru dimulai. Sebab, tidak sedikit orang tua yang akhirnya membeli sendiri seragam sekolah agar anaknya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sejak hari pertama.
Akun @rieeta*** menilai perencanaan program seharusnya dilakukan jauh sebelum proses penerimaan siswa baru. Dengan begitu, seragam sudah bisa dibagikan saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung.
"Harusnya jauh-jauh hari sebelum pendaftaran baru bajunya sudah siap. Jadi begitu penerimaan murid baru orang tua tidak beli baju lagi. Sudah MPLS harusnya baju sudah dibagikan. Ini malah harus nunggu berbulan-bulan," tulisnya berkomentar di media sosial Kaltim Post.
Baca Juga: Seragam Gratis Belum Didistribusikan, Plt Kadisdikbud Kaltim Minta Maaf dan Beri Dispensasi Siswa
Usulan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang atau subsidi juga ramai disampaikan. Kata akun @rierien*** skema tersebut dinilai lebih efektif dibanding menunggu proses pengadaan yang kembali molor.
"Coba diuangkan saja atau subsidi langsung buat tebus baju di sekolah. Jadi orang tua tinggal menambah kekurangannya daripada telat terus," komentarnya. Pendapat serupa disampaikan akun @fitriah*****. Ia menilai pemerintah bisa memberikan bantuan langsung kepada siswa atau dalam bentuk kupon yang dapat ditukarkan di koperasi sekolah.
"Kenapa pemerintah enggak berpikir lebih praktis. Daripada nunggu berbulan-bulan, kasih langsung ke siswa buat beli seragam atau kupon di koperasi sekolah," tulisnya. Sementara itu, akun @adjiraden****** mengaku telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 2 juta untuk membeli perlengkapan sekolah. Dia berharap pemerintah dapat mengganti sebagian biaya yang telah dikeluarkan orang tua.
"Kami sudah bayar disuruh beli baju Rp 2 juta. Mudah-mudahan bisa diganti uangnya, lumayan kalau bisa kembali sebagian," ujarnya. Komentar senada datang dari akun @w3nta***** yang meminta bantuan dialihkan menjadi uang tunai karena banyak siswa sudah telanjur membeli seragam.
"Diuangkan saja. Sudah terlanjur beli, uangnya bisa buat bayar kebutuhan sekolah lainnya, khususnya di SMK," tulisnya. Adapun akun @masrunsya****** berharap anggaran seragam difokuskan membantu siswa yang benar-benar belum memiliki seragam sekolah.
"Mending alokasi dananya buat yang belum beli seragam anak sekolah. Lumayan meringankan orang tua, apalagi harga seragam sekarang tidak murah," tulisnya.
Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyampaikan permohonan maaf atas belum tersalurkannya program seragam sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, MA, dan SLB. Keterlambatan itu diakui menimbulkan keresahan karena seragam menjadi kebutuhan dasar siswa saat memasuki lingkungan sekolah.
"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pendistribusian seragam sekolah tahun ini. Kami memahami seragam merupakan kebutuhan penting bagi siswa untuk memulai tahun ajaran baru," ujar Armin, Kamis (16/7).
Meski begitu, Armin menegaskan bahwa pemerintah tidak menganggap proses tersebut sebagai keterlambatan dari sisi administrasi. Seluruh tahapan pengadaan, mulai dari kontrak, produksi hingga distribusi, masih berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan penyedia.
"Secara administratif maupun operasional tidak ada keterlambatan. Seluruh proses masih berjalan sesuai klausul kontrak kerja," katanya. Armin menjelaskan, persoalan terbesar berada pada proses pendataan siswa baru yang masih terus bergerak.
Baca Juga: Bantuan Belum Dibagikan, Pemprov Kaltim Minta Sekolah Tak Paksa Siswa Baru Beli Seragam Baru
Hingga kini, masih banyak siswa yang berpindah sekolah, mencabut berkas, maupun baru mendaftar ke sekolah swasta setelah tidak lolos seleksi di sekolah negeri. Perubahan data tersebut, kata dia, membuat jumlah penerima bantuan dan ukuran seragam di setiap sekolah belum benar-benar final.
Jika produksi dilakukan sebelum data terkunci, pemerintah khawatir terjadi kelebihan maupun kekurangan ukuran yang berujung pada pemborosan anggaran. Selain itu, Disdikbud Kaltim juga menemukan ketidaksesuaian antara ukuran pakaian yang diinput dalam sistem dengan data yang diajukan sekolah.
Kondisi itu membuat tim produksi harus melakukan verifikasi ulang secara manual agar seragam yang diterima siswa sesuai ukuran. Untuk mengejar distribusi, Disdikbud Kaltim menerapkan sistem penguncian data secara bertahap.
Sekolah yang datanya telah final akan langsung masuk proses produksi tanpa harus menunggu seluruh sekolah menyelesaikan pendataan. Distribusi pun tidak dilakukan sekaligus. Seragam yang telah selesai diproduksi dan lolos pemeriksaan kualitas akan langsung dikirim secara bertahap mulai pekan ketiga Agustus berdasarkan wilayah maupun sekolah.
Sambil menunggu bantuan tiba, Armin mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah agar memberikan dispensasi kepada siswa untuk tetap mengikuti pembelajaran menggunakan pakaian bebas yang sopan atau seragam lama. (riz)
Editor : Muhammad Rizki