KALTIMPOST.ID-Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan dinilai tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga berpotensi menekan aktivitas ekonomi daerah secara lebih luas.
Penurunan pendapatan rumah tangga akibat PHK diperkirakan akan mengurangi daya beli masyarakat dan memengaruhi berbagai sektor usaha yang selama ini bergantung pada belanja para pekerja tambang.
Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo mengatakan, dampak PHK tidak berhenti pada hilangnya pekerjaan seseorang.
Menurutnya, setiap pekerja yang kehilangan penghasilan akan membawa konsekuensi terhadap rantai ekonomi yang melibatkan keluarga, pelaku usaha, hingga sektor jasa.
Ia mencontohkan, pekerja tambang yang sebelumnya memperoleh pendapatan Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan akan mengalami penurunan daya beli secara langsung ketika kehilangan pekerjaan.
Kondisi tersebut kemudian berimbas pada berbagai aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada pengeluaran rumah tangga para pekerja.
“Kalau selama ini rumah kontrakan yang biasanya terisi lima kamar, bisa saja tinggal dua yang terisi. Anak-anak yang sebelumnya bersekolah di sekitar tempat tinggalnya juga bisa terpaksa berhenti atau pindah karena kondisi ekonomi keluarga berubah,” ujarnya, Selasa (21/7).
Menurutnya, efek lanjutan tersebut dapat dirasakan oleh pemilik rumah kontrakan, pedagang, pelaku usaha jasa, hingga sektor pendidikan. Ketika penghasilan masyarakat menurun, konsumsi rumah tangga juga ikut melemah sehingga perputaran uang di daerah menjadi lebih lambat.
Ia menilai kondisi akan semakin berat apabila pekerja yang terkena PHK tidak memiliki tabungan sebagai bantalan keuangan. Dalam situasi seperti itu, masyarakat terpaksa mengandalkan simpanan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Purwadi menyoroti kerentanan kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini memiliki penghasilan berkisar Rp 3 juta hingga Rp 10 juta per bulan.
Baca Juga: Akhir Pekan Dongkrak Omzet Rental Sepeda di Balikpapan, Rentbike Raup Hingga Rp 2,5 Juta Per Hari
Menurutnya, kelompok tersebut mulai menghadapi tekanan ekonomi seiring meningkatnya ketidakpastian kondisi usaha di berbagai sektor.
“Kalau mereka tidak punya safety berupa tabungan, akhirnya mereka mulai makan tabungan. Persoalannya, sampai kapan tabungan itu bisa bertahan,” katanya.
Di sisi lain, berbagai pengeluaran rutin tetap harus dipenuhi meski pendapatan keluarga menurun. Mulai iuran BPJS Kesehatan, biaya listrik, air, internet, hingga kebutuhan pokok rumah tangga tetap menjadi beban yang tidak dapat dihindari.
Menurutnya, kondisi tersebut umumnya paling dirasakan oleh ibu rumah tangga yang mengelola keuangan keluarga. Mereka harus melakukan berbagai penyesuaian agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah berkurangnya pemasukan.
Ia menambahkan, pekerja tambang yang berasal dari luar daerah memang memiliki pilihan kembali ke kampung halaman setelah terkena PHK. Namun, langkah tersebut belum tentu menjadi solusi apabila daerah asal juga memiliki keterbatasan lapangan pekerjaan.
Sementara itu, pekerja yang memperoleh uang pesangon pun belum tentu dapat langsung beralih menjadi pelaku usaha.
Purwadi menilai membangun bisnis membutuhkan kesiapan mental, pengalaman, serta kondisi pasar yang mendukung. “Apalagi ketika daya beli masyarakat sedang turun. Akhirnya ini menjadi seperti lingkaran setan,” ujarnya. (rd)
Editor : Romdani.