KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Proyeksi fiskal Kaltim tahun depan mulai dibedah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim mulai membuka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dalam rapat kerja yang dihelat pada Senin malam, 20 Juli 2026.
Dalam rapat kerja itu, TAPD memaparkan gambaran awal kondisi keuangan daerah tahun depan. Total kapasitas APBD diproyeksikan berada di kisaran Rp12,1 triliun, angka yang sebelumnya telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang disusun pada Mei lalu.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan pembahasan dalam rapat itu masih tahap awal, masih berupa pemaparan ikhtisar untuk penyelarasan persepsi mengenai arah pengelolaan APBD 2027. Rancangan awal KUA-PPAS telah disampaikan, sementara materi rapat berfokus pada struktur pendapatan, belanja, hingga skema pembiayaan daerah.
"Baik dari sisi pendapatan hingga instrumen belanja seperti modal, pegawai, maupun belanja operasi beserta komposisi sebaran dan jenisnya," ujar Sri usai rapat. Berdasarkan proyeksi tersebut, pendapatan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp11,7 triliun. Komposisinya didominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan berada di kisaran Rp9-10 triliun. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hanya diproyeksikan sekitar Rp2 triliun.
Sementara itu, sisi pembiayaan diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun kekayaan daerah yang dipisahkan dengan nilai sekitar Rp363 miliar. Akumulasi pendapatan dan pembiayaan itulah yang menjadi proyeksi APBD Kaltim 2027 sebesar Rp12,1 triliun.
Sri mengakui proyeksi TKD yang relatif rendah bukan tanpa alasan. Pemerintah memilih konservatif, menimbang kondisi fiskal nasional serta tren pengurangan transfer yang telah terjadi beberapa waktu terakhir. "Kalau diplot 100 persen sesuai proyeksi awal tanpa mempertimbangkan kondisi efisiensi, nanti malah defisitnya terlalu dalam," jelasnya.
Konsekuensinya, ruang fiskal yang semakin sempit membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan prioritas belanja. Sejumlah program unggulan dipastikan akan mengalami penyesuaian, terutama dari sisi volume kegiatan agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dia juga memastikan hanya program bantuan UKT Gratis yang diproyeksikan tetap berjalan sesuai rencana karena kebutuhan anggarannya telah dihitung secara matang sejak awal. Untik program prioritas lainnya berpotensi mengalami penyesuaian. "Hanya bantuan UKT gratis yang tidak terganggu karena sudah dihitung matang-matang. Untuk sejumlah program lain pasti terdampak. Perlu diatur volumenya dengan keuangan yang ada," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki