KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Membludaknya pencari kerja pada pelaksanaan Mahakam Job Fair 2026 menjadi gambaran bahwa kebutuhan lapangan pekerjaan di Kota Samarinda terus meningkat. Fenomena urbanisasi yang semakin tinggi, terlebih sejak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong bertambahnya jumlah pencari kerja di Kota Tepian.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda tidak hanya menampung angkatan kerja dari warga lokal, tetapi juga menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah yang datang untuk mencari pekerjaan.
"Kebutuhan akan pekerjaan pasti setiap tahun meningkat. Apalagi Samarinda ini kota, tidak hanya melayani warga Samarinda, tetapi juga ada faktor urban. Banyak yang datang ke Samarinda untuk mencari kerja, apalagi sejak adanya IKN trennya semakin meningkat," ujarnya usai membuka Mahakam Job Fair 2026 di Samarinda Square, Kamis (23/7).
Menurut Andi Harun, kondisi tersebut membuat pengelolaan kota menjadi lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri agar lebih memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal.
"Selama satu tahun terakhir kami membangun sinergi yang kuat dengan dunia usaha dan dunia industri di Samarinda agar mereka mendahulukan pekerjanya dari warga Samarinda. Itu juga alasan kami menyelenggarakan job fair karena kami memiliki data angkatan kerja di Kota Samarinda," katanya.
Ia mengungkapkan, antusiasme masyarakat pada hari pertama Mahakam Job Fair cukup tinggi. Lebih dari 700 lowongan kerja yang tersedia, jumlah pencari kerja yang mendaftar telah mencapai sekitar 1.000 orang. "Artinya antusiasmenya sangat baik. Memang tidak semua akan lolos, tetapi ini menunjukkan kebutuhan pekerjaan masih sangat tinggi," jelasnya.
Andi Harun menilai penyediaan lapangan kerja tidak cukup hanya melalui kegiatan job fair. Pemerintah juga akan memperkuat peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
"Saya sudah meminta Kepala Disnaker meningkatkan pelatihan bagi warga yang berminat agar memiliki keterampilan khusus. Kalau punya keterampilan, mereka tidak sepenuhnya bergantung pada job fair, tetapi bisa membuka usaha sendiri atau menjadi wirausaha," tuturnya.
Ia menegaskan, meski APBD 2027 masih dibayangi kebijakan efisiensi, program peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya menyangkut pencapaian target pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.
"Untuk program seperti ini komitmen kami tetap tinggi. Karena membantu orang mendapatkan pekerjaan bukan sekadar menjalankan program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah. Ketika seseorang bisa bekerja, memperoleh penghasilan, dan melangsungkan kehidupannya, itu adalah keberkahan. Itu yang kami lakukan," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki