KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Temuan sekitar 6.000 anak usia sekolah di Kota Samarinda yang belum mengenyam pendidikan hingga putus sekolah menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
Meski pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pendidikan, mulai jalur afirmasi hingga Sekolah Rakyat, masih banyak anak yang belum tersentuh layanan pendidikan, terutama pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sejumlah program.
Baca Juga: Disbun Minta GAPKI Perkuat Kolaborasi, Sawit Berkelanjutan Tak Bisa Dibangun Sendiri
Namun, tantangan terbesar saat ini adalah mendorong kesadaran masyarakat agar seluruh anak mengikuti pendidikan sejak usia dini.
"Kalau untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu sebenarnya sudah diakomodir melalui sekolah umum dengan jalur afirmasi. Ada juga Sekolah Rakyat. Jadi aksesnya sebenarnya sudah ada," ujarnya, Jumat (24/7).
Menurut Sri Puji, persoalan anak tidak sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut sekitar 6.000 anak yang belum bersekolah hingga putus sekolah merupakan akumulasi anak usia sekolah.
Mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. "Jumlah tersebut dihitung dari anak usia sekolah. Yang paling banyak justru anak usia PAUD. Banyak orang tua yang masih menganggap satu tahun PAUD belum penting," katanya.
Baca Juga: Sabu 1 Kilogram Diganti Kentang Frozen, Modus Baru Sindikat Narkoba di Kaltim Terbongkar
Selain faktor rendahnya partisipasi PAUD, Sri Puji menilai masih ada anak yang memilih berhenti sekolah karena alasan ekonomi maupun lingkungan. Tidak sedikit anak yang setelah lulus SD, SMP, atau SMA langsung bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan.
"Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana mengajak anak-anak tetap bersekolah. Kalau tidak bisa sekolah formal, masih ada Paket A, Paket B, dan program pendidikan lainnya," jelasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah PAUD negeri di Samarinda yang membuat sebagian besar masyarakat harus mengakses PAUD swasta dengan biaya sendiri. "Kalau tidak salah PAUD negeri di Samarinda hanya sekitar 17 sekolah, selebihnya swasta. Karena itu kami berharap pemerintah bisa terus memperluas akses agar anak-anak memperoleh hak pendidikan sejak usia dini," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo