KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Keterlambatan distribusi seragam gratis di Kalimantan Timur dinilai bisa diatasi dengan mengubah pola pengadaan. Praktisi pendidikan Kaltim Abdul Rozak mengusulkan pemerintah melibatkan usaha kecil dan menengah (UKM) penjahit serta memberikan peran lebih besar kepada sekolah dalam proses distribusi.
Sebab, mekanisme pengadaan yang terlalu panjang disebut menjadi salah satu penyebab seragam baru diterima siswa beberapa bulan setelah tahun ajaran dimulai. Padahal, jika sekolah diberi kewenangan bekerja sama dengan UKM yang telah ditunjuk pemerintah, proses produksi dapat berjalan lebih cepat.
"Mata rantainya harus diputus. Setiap sekolah diberi otonomi bekerja sama dengan UKM yang ditunjuk. Ketika siswa daftar ulang, langsung diukur bajunya, jadi distribusinya bisa lebih cepat," ujar Rozak, Jumat (24/7).
Dia menjelaskan, pengukuran seragam dapat dilakukan bersamaan dengan proses daftar ulang siswa baru. Setelah ukuran diperoleh, UKM di sekitar sekolah bisa langsung memproduksi seragam tanpa harus menunggu tahapan administrasi yang panjang.
Skema tersebut, kata dia, tidak hanya mempercepat penyaluran seragam kepada siswa, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi pelaku UKM lokal. Penjahit di daerah dapat memperoleh pekerjaan sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah.
"Program ini sangat bagus, dan intinya kan semua mendapatkan seragam gratis. Hanya saja dalam dua tahun berjalan, distribusinya terlambat," imbuhnya. Rozak menilai sekolah merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan siswanya, mulai dari jumlah penerima hingga ukuran seragam.
Karena itu, pelibatan sekolah dalam proses pengadaan dinilai akan membuat distribusi lebih efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, keterlambatan distribysi juga dikhawatirkna bisa merembet ke persoalan lain. Sebab ketika proses pembelajaran sudah aktif, katanya, siswa membutuhkan seragama sebagaimana teman-temannya menggunakan.
Meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim sudah memperbolehkan menggunakan pakaian lain, sekaligus menunggu seragam gratis didistribusikan, hal tersebut masih berpotensi memunculkan rasa ketidaknyamanan. "Misalnya dia (siswa) berada dalam kelas, dan dia tidak ada seragam, atau di lingkungan sekolah, maka dia merasa tersisihian. Itu bisa jadi dampak sosialnya," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki