KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Proyeksi APBD Kaltim 2027 yang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp12,1 triliun tak memberi banyak ruang untuk bermanuver. Bagi DPRD Kaltim, kemampuan fiskal sebesar itu membuat pembahasan anggaran lebih diarahkan untuk memastikan bagaimana kebutuhan wajib daerah tetap terpenuhi, sebelum berbicara soal ekspansi program pembangunan.
Menurut Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud , fokus Badan Anggaran (Banggar) saat ini bukan mengejar pembahasan program baru, melainkan memastikan alokasi untuk belanja wajib seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta program-program prioritas daerah tetap memiliki ruang di tengah tekanan fiskal yang ada.
Meski begitu, dewan mengingatkan jika angka Rp12,1 triliun masih sebatas proyeksi. Postur APBD 2027 belum terbentuk sepenuhnya sehingga pembahasan mendalam dinilai masih terlalu dini.
Baca Juga: APBD Kaltim 2027 Menyusut Jadi Rp 12,1 Triliun, Belanja Pegawai Tembus 31 Persen
"Namanya masih proyeksi, masih angka di atas kertas. Belum benar-benar jadi postur utuh APBD tahun depan. Jadi susah juga mau dibahas lebih dalam," ujarnya usai menerima paparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dalam rapat maraton, Senin, 27 Juli 2026
Dalam pemaparan TAPD, penerimaan dari Transfer ke Daerah (TKD) diperkirakan hanya sekitar Rp2 triliun. Selebihnya, pemerintah daerah masih bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan berada di kisaran Rp9 hingga Rp10 triliun, ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp363 miliar.
Namun bagi Banggar, membaca proyeksi anggaran tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal yang sedang berjalan. Hasan yang juga Ketua Banggar, menilai realisasi pendapatan tahun ini jadi indikator penting untuk mengukur seberapa realistis asumsi yang dibangun dalam APBD 2027.
Hingga akhir Juli, kata dia, penyaluran TKD dari pemerintah pusat ke kas daerah bahkan belum mencapai separuh dari target. "Sampai Juli ini, dana yang masuk saja masih 40 persen atau sekitar Rp3-4 triliun," katanya.
Atas dasar itu, Banggar memilih menjaga ritme pembahasan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. DPRD tidak ingin proses penyusunan APBD molor dan berujung pada sanksi administratif dari pusat, termasuk potensi pemotongan transfer dana.
"Yang terpenting sekarang pembahasannya tetap berjalan sesuai jadwal. Jangan sampai terlambat dan justru berdampak pada penyaluran dana dari pusat," tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki