KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Sekolah Rakyat disebut tidak sekadar menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program yang digagas Presiden Prabowo itu dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui sistem pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan siswanya ditanggung negara.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 02 Samarinda jenjang SD, Pahrijal mengatakan konsep utama Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak yang selama ini sulit memperoleh akses pendidikan secara optimal akibat kondisi ekonomi maupun lingkungan keluarga.
“Prinsipnya menjangkau yang tidak terjangkau. Memuliakan wong cilik dan mengangkat derajat mereka melalui pendidikan,” ujarnya, Kamis (30/7). Menurutnya, masih banyak anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik baik dan keinginan kuat untuk sekolah.
Namun kondisi ekonomi keluarga membuat mereka harus membantu orang tua bekerja atau mengurus adik di rumah. Akibatnya, potensi yang dimiliki tidak berkembang secara maksimal.
Baca Juga: Meski Belum 100 Persen Rampung, Sekolah Rakyat Palaran Dipastikan Siap Sambut Siswa
“Anak-anak seperti inilah yang dijangkau negara. Mereka ditarik dari lingkungan yang menghambat, kemudian disekolahkan, diasramakan, dan seluruh kebutuhannya dipenuhi,” katanya.
Di Sekolah Rakyat, lanjut dia, seluruh kebutuhan dasar siswa ditanggung negara. Mulai dari pendidikan, makan dan minum, pakaian, layanan kesehatan, hingga kebutuhan harian lainnya.
Karena menggunakan sistem berasrama, siswa juga mendapatkan pendampingan selama 24 jam. Pola tersebut berbeda dengan sekolah reguler yang umumnya hanya berfokus pada kegiatan belajar di kelas.
“Kami tidak hanya mengajar. Kami juga membangun kedisiplinan, membentuk karakter, dan menumbuhkan cita-cita mereka,” jelasnya. Pahrijal mengaku masih menemukan anak-anak yang kesulitan bersekolah karena persoalan ekonomi. Bahkan ada yang tidak memiliki uang saku untuk berangkat ke sekolah.
Baca Juga: Pembangunan Capai 90 Persen, Sekolah Rakyat Permanen Palaran Siap Sambut Siswa Baru
Kondisi itu diketahui setelah pihak sekolah melakukan asesmen dan kunjungan langsung ke rumah calon peserta didik. “Saya sendiri turun ke lapangan. Masih ada anak yang kesulitan makan dan tidak punya uang saku untuk sekolah,” ungkapnya.
Karena itu, siswa Sekolah Rakyat tidak lagi dibebani persoalan biaya pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya diminta fokus belajar dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.
Proses perekrutan siswa pun tidak dilakukan oleh pihak sekolah. Seleksi dilaksanakan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial di masing-masing daerah berdasarkan data kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
“Sekolah tidak melakukan PPDB. Kami menerima siswa yang telah diseleksi oleh PKH dan Dinas Sosial sesuai kriteria program,” tegasnya. Untuk diketahui, saat ini Sekolah Rakyat permanen Kaltim di Palaran menampung sekitar 522 siswa dari berbagai daerah di provinsi ini dan menjadi sekolah rakyat pertama yang telah beroperasi secara permanen di Kaltim. (riz)
Editor : Muhammad Rizki