KALTIMPOST.ID- Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menyiapkan pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan disambut optimistis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemprov menilai peluang Kaltim menjadi salah satu daerah prioritas semakin terbuka, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan konektivitas antarkawasan.
Pemprov Kaltim menyebut telah lebih dahulu menyiapkan landasan pengembangan jaringan rel melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur.
Arahan Presiden Prabowo disampaikan saat meresmikan renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7). Dalam kesempatan itu, Presiden meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Kementerian Perhubungan tidak hanya fokus menyelesaikan proyek Trans Sumatra Railway, tetapi juga mulai menyiapkan jaringan kereta api lintas Kalimantan.
"Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai," ujar Prabowo. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yusliando mengatakan, rencana pembangunan kereta api di Kalimantan bukan isu baru. Pemerintah daerah telah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian yang kemudian ditetapkan melalui pergub sebagai pedoman pengembangan jaringan rel di daerah.
"Kami sudah membuat pergub terkait Rencana Induk Perkeretaapian. Saat ini pemerintah pusat juga sedang melakukan review terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Di dalamnya tentu ada rencana pengembangan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan," ujarnya kepada Kaltim Post, Jumat (31/7).
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Mal Lembuswana Dibeauty Contest, Sabaruddin: Mal Ini Harus Tetap Hidup
Menurut Yusliando, berbagai inisiatif pembangunan jalur kereta api di Kalimantan telah muncul sejak lama. Sejumlah pihak swasta pernah mengajukan rencana pembangunan rel untuk mendukung angkutan logistik, tetapi hingga kini belum terealisasi.
"Kalau berbicara inisiasi swasta, PT Gunung Bayan juga pernah merencanakan pembangunan jalur kereta api. Kita lihat bagaimana realisasinya nanti. Yang jelas sekarang terlihat pemerintah pusat mulai menyusun perencanaan yang lebih konkret," katanya.
Ia menilai peluang Kaltim menjadi salah satu daerah prioritas cukup besar karena keberadaan IKN. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, lanjut dia, juga telah meminta seluruh perangkat daerah terkait mencermati perkembangan rencana tersebut dan aktif memantau setiap tahapan yang dilakukan pemerintah pusat.
"Kami optimistis Kaltim akan menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan karena adanya IKN. Kemungkinan akan ada trase-trase tertentu yang mendukung konektivitas menuju IKN," ujarnya.
Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sendiri telah tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan rel sepanjang 2.772 kilometer hingga 2045 sebagai bagian dari pengembangan sistem perkeretaapian nasional.
Proyek tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi logistik, sekaligus mendukung pengembangan kawasan IKN. Skema pembangunannya direncanakan melalui investasi swasta tanpa mengandalkan pembiayaan APBN.
Berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, konsep Trans Kalimantan mencakup sejumlah koridor utama yang menghubungkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara. Sejumlah ruas bahkan telah memiliki studi kelayakan dan trase sejak sekitar satu dekade lalu.
Baca Juga: Memuliakan Wong Cilik, Sekolah Rakyat Permanen Kaltim Siap Putus Rantai Kemiskinan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga menyampaikan rencana pengembangan jaringan kereta api dari Singkawang, Kalimantan Barat, hingga Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Menurutnya, pembangunan Kalimantan ke depan tidak dapat hanya bertumpu pada jalan nasional maupun jalan tol.
Kereta api dinilai menjadi moda transportasi strategis untuk menekan biaya logistik sekaligus membuka konektivitas baru antardaerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan.
Meski demikian, Yusliando menegaskan tidak seluruh jaringan kereta api nantinya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Seperti halnya pembangunan jalan, akan ada pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pemerintah pusat akan menangani jaringan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dan kawasan strategis. Sementara daerah berperan mendukung konektivitas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan lokal," jelasnya.
Ia menambahkan, komunikasi mengenai rencana pembangunan kereta api di Kalimantan sebenarnya telah berlangsung sebelum pernyataan Presiden Prabowo disampaikan kepada publik. Namun, realisasinya mulai menunjukkan perkembangan pada pemerintahan saat ini. "Rencana ini sudah cukup lama. Mungkin sekarang momentum realisasinya mulai terbuka," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki