KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dinilai berpotensi berdampak pada pengembangan layanan perpustakaan di daerah.
Mulai dari pembangunan fasilitas, distribusi buku bermutu, hingga pelaksanaan program literasi berbasis masyarakat, disebut berpotensi.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim, Lisa Hasliana menegaskan, bahwa pihaknya memahami penyesuaian anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi fiskal pemerintah. Namun dampaknya terhadap daerah tidak bisa diabaikan.
“Kami memahami bahwa penyesuaian anggaran di Perpusnas merupakan bagian dari kebijakan efisiensi fiskal pemerintah. Tentunya kami menghormati kebijakan tersebut dan optimistis perpusnas tetap menjalankan fungsi strategisnya sesuai prioritas nasional. Namun, kami juga melihat ada konsekuensi terhadap pengembangan perpustakaan di daerah,” ujarnya, Jumat (31/7).
Baca Juga: Kemendikdasmen Buka Rekrutmen Pustakawan PNS 2027 untuk Sekolah
Lisa berpendapat, dampak pertama yang berpotensi dirasakan adalah melambatnya pengembangan perpustakaan. Berkurangnya dukungan program dari pemerintah pusat, termasuk bantuan pembangunan dan penguatan perpustakaan, dapat memengaruhi percepatan peningkatan kualitas layanan di daerah.
Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap upaya pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), proses akreditasi, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Sebab, kualitas dan pemerataan layanan perpustakaan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks tersebut.
Selain itu, penghentian bantuan buku bermutu dari Perpusnas juga dikhawatirkan mempersempit akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
Terutama bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sekolah, dan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penerima manfaat program tersebut.
“Ketersediaan koleksi yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam menumbuhkan budaya baca dan mendukung peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Anggaran MBG Berpotensi Anjlok Rp220 T, DPR Minta Pemerintah Buat Simulasi Baru
Dampak lainnya lagi, Lisa melanjutkan, yakni terhadap Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Program tersebut selama ini tidak hanya menyediakan koleksi bacaan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, promosi perpustakaan, dan berbagai kegiatan literasi.
“Apabila ruang gerak program tersebut berkurang, dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat,” tambahnya.
Di tengah kondisi tersebut, DPK Kaltim juga menghadapi penyesuaian anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi di tingkat daerah. Meski demikian, pihaknya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi komitmen kami dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga keberlangsungan program, DPK Kaltim disebut mengoptimalkan anggaran yang tersedia melalui berbagai strategi kolaborasi.
Dalam pembudayaan kegemaran membaca, misalnya, DPK menggandeng Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) serta komunitas literasi di berbagai daerah.
Sementara untuk peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan, kerja sama dilakukan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Adapun perluasan jangkauan informasi dan promosi layanan perpustakaan dilakukan melalui sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta berbagai media massa dan media sosial.
“Kami meyakini pembangunan literasi adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya secara efektif menjadi kunci agar layanan perpustakaan tetap hadir, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki