KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Usulan jumlah cabang olahraga (cabor) yang bakal dipertandingkan pada ajang Porprov VIII Kaltim 2026 di Kabupaten Paser masih berjalan dinamis.
Tuan rumah sebelumnya mengusulkan sebanyak 50 cabor yang akan dipertangkan, dengan alasan keterbatasan anggaran. Namun KONI Kaltim meminta seluruh cabor bisa dipertandingkan pada event yang dilaksanakan empat tahunan tersebut.
Dari hasil rapat bersama Panitia Besar (PB) Porprov dan Dispora Kaltim Jumat (31/7) pagi, Ketua KONI Kaltim, Anderiy Syachrum, membeberkan hasil hasil rapat tersebut.
Yang mana, diperlukan evaluasi terhadap usulan nomor pertandingan yang diajukan masing-masing cabor. Artinya, jumlah 50 cabor yang diusulkan tuan rumah disebut belum bersifat final beserta nomor tandingnya.
"Yang kami garis bawahi adalah rasionalisasi nomor pertandingan. Ada beberapa cabor yang mengusulkan nomor tanding jauh lebih banyak dari ketentuan yang ada. Ini perlu disesuaikan agar anggarannya tidak membengkak," ujarnya.
Baca Juga: Catatan Rusdiansyah Aras; Mencari Jalan Tengah untuk 14 Cabor Porprov Kaltim VIII/2026 Paser
Anderiy menegaskan, bahwa rasionalisasi tersebut bukan bentuk KONI mengintervensi cabang olahraga. Sebaliknya, usulan tersebut muncul yang kemudian diharapkan bisa membuka ruang bagi cabor lain masuk dalam daftar pertandingan.
"Kalau ada nomor tanding yang bisa dirampingkan, anggarannya bisa dialihkan untuk mengakomodasi cabang olahraga lain. Jadi tujuan akhirnya agar semua cabor tetap bisa dipertandingkan," katanya.
Dari hasil rapat tadi, lanjut dia, keputusan jumlah cabang olahraga dan nomor tanding diperkirakan bisa tuntas dalam sepekan.
Selama seminggu tersebut, KONI Kaltim bersama Panitia Besar Porprov dan Dispora akan menelisik rincian kebutuhan anggaran dari masing-masing cabor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang masih dapat dihemat.
Selain efisiensi nomor tanding, dalam rapat tersebut juga mengungkap biaya sewa peralatan pertandingan. Di mana, sejumlah cabor disebut menggangarkan biaya sewa alat dalam jumlah miliaran.
"Tadi, ada dua cabor yang biaya sewa alatnya hampir Rp 1 miliar per cabor. Nah, pemerintah sebenarnya punya juga sebagian peralatan itu," jelasnya.
Karena itu, lanjut dia, KONI Kaltim mendorong pemanfaatan fasilitas milik Pemprov Kaltim agar tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa. Panitia cukup menyiapkan kebutuhan mobilisasi dan distribusi peralatan ke lokasi pertandingan.
Hal serupa disampaikan Plt Dispora Kaltim, Rasman Rading. Pihaknya meminta seluruh peralatan olahraga yang diusulkan dengan skema sistem sewa oleh pengurus provinsi bisa dikurangi.
Sebab, Rasman menegaskan, peralatan tanding yang dimiliki Pemprov Kaltim dari beberapa cabor masih bisa digunakan dengan skema pinjam pakai.
"Kalau alat itu dibeli dengan uang negara, untuk apa disewakan lagi? Yang perlu dibiayai cukup pengangkutan dan pemasangannya," tegasnya.
Rasman menilai praktik penyewaan peralatan yang sebenarnya sudah tersedia menjadi salah satu penyebab tingginya kebutuhan anggaran pelaksanaan Porprov.
Karena itu, dia meminta seluruh pihak berpikir realistis dalam menyusun kebutuhan anggaran. Terlebih, sejumlah komponen seperti perangkat pertandingan dan panitia pertandingan telah mendapat dukungan dari Pemprov Kaltim. "Semua harus rasional. Ini paket hemat, bukan paket mewah," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki