KALTIMPOST.ID-Fenomena semakin banyak rumah yang dipasarkan kembali di sejumlah kawasan permukiman Kaltim diduga tidak terlepas dari perlambatan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pelemahan daya beli masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat pasar properti kehilangan tenaga.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi mengatakan sektor properti merupakan salah satu bidang usaha yang paling sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Ketika pendapatan masyarakat menurun atau perputaran uang melambat, keputusan membeli rumah biasanya menjadi kebutuhan yang pertama ditunda.
“Kalau ekonomi sedang melemah, maka penjualan properti, rumah maupun sektor lainnya juga ikut melemah. Sebab utamanya adalah daya beli masyarakat menurun,” ujarnya kepada Kaltim Post.
Menurut Aji, kondisi tersebut menciptakan situasi yang unik. Di satu sisi, sebagian masyarakat diduga memilih menjual rumah untuk memperoleh dana tunai, memenuhi kebutuhan ekonomi, atau alasan lainnya.
Namun pada saat bersamaan, jumlah calon pembeli justru berkurang karena kemampuan finansial mereka ikut melemah.
Akibatnya, rumah-rumah yang dipasarkan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan pembeli sehingga jumlah rumah yang dijual di pasaran terlihat semakin banyak.
“Walaupun rumah ditawarkan dengan harga lebih murah, kalau daya beli masyarakat tidak ada, tetap tidak akan direspons. Permintaan menjadi berkurang,” katanya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu menilai, situasi tersebut pada akhirnya juga akan dirasakan para pengembang. Rumah-rumah baru yang telah dibangun berpotensi tidak terserap pasar sehingga perputaran investasi menjadi lebih lambat.
“Kalau pengembang membangun ratusan unit tetapi yang terjual hanya sedikit, tentu investasinya tidak seimbang. Pembangunan bisa stagnan dan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja,” ungkapnya.
Ia menyebut, perlambatan ekonomi daerah dipengaruhi berbagai faktor, tidak hanya kondisi nasional, tetapi juga menurunnya belanja pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pengurangan transfer ke daerah (TKD).
“Ketika belanja pemerintah turun, aktivitas ekonomi ikut melambat. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor, termasuk properti, hotel hingga jasa lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, Aji mengingatkan bahwa dugaan meningkatnya jumlah rumah yang dijual masih memerlukan pembuktian melalui data resmi dari berbagai lembaga, seperti Real Estate Indonesia (REI), Bank Indonesia, perbankan maupun para pengembang.
Menurutnya, data tersebut penting untuk memastikan apakah fenomena tersebut memang dipicu tekanan ekonomi atau dipengaruhi faktor lain, seperti perpindahan pekerjaan, kebutuhan modal usaha, hingga alasan pribadi pemilik rumah.
“Jangan langsung disimpulkan seluruh rumah dijual karena tekanan ekonomi. Itu harus dibuktikan dengan data agar kesimpulannya tepat,” tegasnya. (rd)
Editor : Romdani.