KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Postur APBD Kaltim tahun depan dibayang-bayangi tekanan fiskal yang cukup dalam. Dengan proyeksi anggaran hanya Rp12,1 triliun dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ruang gerak pemerintah dipastikan jauh lebih sempit dibanding tahun ini.
Kondisi itu membuat pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan TAPD tak banyak menyasar daftar program baru. Fokus pembicaraan justru bergeser pada bagaimana memenuhi berbagai belanja wajib yang tak bisa ditawar, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga belanja pegawai.
Di tengah keterbatasan tersebut, anggota Banggar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai pemerintah masih memiliki sejumlah ruang untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Setidaknya ada tiga langkah yang menurutnya akan jadi perhatian utama banggar.
Pertama, bagaimana upaya pemerintah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Banggar ingin melihat sejauh mana pemerintah mampu membuka sumber-sumber pendapatan baru sekaligus memastikan tidak ada kebocoran di pundi-pundi daerah," sebutnya, Minggu, 2 Agustus 2026.
Langkah kedua, lanjut dia, memperluas efisiensi belanja. Sarkowi menilai kebijakan pengaturan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui skema work from anywhere (WFA) setiap Jumat dapat dievaluasi untuk melihat potensi penghematan yang lebih besar.
Jika kebijakan tersebut terbukti mampu menekan biaya operasional seperti penggunaan listrik maupun kebutuhan perkantoran, bukan tidak mungkin pola WFA diperluas. "Namun, keputusan itu tetap harus didasarkan pada besaran efisiensi yang benar-benar dihasilkan," jelasnya.
Jika dua strategi tersebut belum mampu menutup keterbatasan fiskal, opsi ketiga adalah memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR).
Berbagai program pembangunan yang dijalankan organisasi perangkat daerah dapat disinergikan dengan program-program yang dimiliki perusahaan-perusahaan di Bumi Etam "Misalnya di sektor pendidikan bisa dikerjasamakan menggunakan skema program pemberdayaan masyarakat yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang ada," ujarnya.
Karena itu, Sarkowi mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pendapatan Daerah menyusun cetak biru pemanfaatan TJSL perusahaan, khususnya sektor pertambangan. "Dengan cetak biru itu, Dana CSR bisa diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan. Bisa ke pembangunan maupun renovasi sekolah, penyediaan mebelair, hingga pemberian beasiswa," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki