KALTIMPOST.ID, SAMARINDA Pembahasan rancangan APBD Kaltim 2027 tak hanya membahas porsi anggaran pembangunan. Tapi juga membedah kebutuhan operasional agar roda pemerintahan bisa tetap berjalan.
Termasuk urusan agar fungsi-fungsi DPRD tidak kehilangan ruang gerak akibat tekanan fiskal yang kian sesak. Hal itu mengemuka dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin Malam, 3 Agustus 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengungkapkan dari angka Rp12,1 triliun yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, ada sekitar Rp500 miliar yang jadi usulan awal Sekretariat DPRD untuk membiayai operasional dan seluruh aktivitas dewan sepanjang 2027.
Baca Juga: Ruang Fiskal APBD Kaltim 2027 Menyempit, Pemprov Fokus Penuhi Belanja Wajib Pendidikan dan Pegawai
Namun setelah dilakukan penyesuaian awal oleh TAPD, anggaran yang tersedia terjun bebas hingga hanya berkisar Rp100 miliar lebih. "Sekitar Rp100 miliar lebih. Makanya tadi coba dibahas juga kemungkinan bisa tidaknya ditambah," ujarnya usai rapat.
Menurut dia, angka tersebut dinilai belum cukup untuk menopang kebutuhan operasional DPRD selama satu tahun anggaran. Nominal itu tak hanya untuk belanja pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD atau pemeliharaan gedung di Kompleks DPRD Kaltim. Tapi juga untuk mendukung pelaksanaan tugas konstitusional para legislator.
Mulai dari penyusunan produk legislasi, pelaksanaan rapat-rapat, hingga kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti reses, sosialisasi rancangan peraturan daerah, dan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diatur perundang-undangan.
Jika ruang fiskal itu tak diperkuat, dia menilai optimalisasi tiga fungsi utama DPRD akan ikut terdampak. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan berpotensi tidak berjalan maksimal karena keterbatasan dukungan operasional.
"Jadi sebelum membahas lebih jauh porsi anggaran yang didistribusikan di OPD-OPD yang ada, dewan membahas dulu kebutuhan internal," katanya. Pria yang akrab disapa Hamas itu menyebut DPRD memperkirakan masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 miliar hingga Rp35 miliar.
Tambahan tersebut dinilai cukup untuk menjaga operasional Sekretariat DPRD tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemprov Kaltim. "Penambahan yang kami ajukan sekitar Rp25-35 miliar," ucapnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 dipastikan belum berakhir. Banggar dan TAPD masih akan menggelar sejumlah pertemuan lanjutan sebelum dokumen itu difinalisasi. Mengingat, kesepakatan bersama paling lambat harus tercapai pada September mendatang. "Soal itu akan dikoordinasikan lebih dulu ke Gubernur," katanya singkat. (riz)
Editor : Muhammad Rizki