KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Di tengah keluhan banyak pemerintah daerah soal menyusutnya ruang fiskal, Provinsi Kaltim dan Jawa Tengah mencoba pendekatan berbeda. Alih-alih menunggu tambahan transfer dari pusat, kedua provinsi memilih memperkuat kerja sama ekonomi antardaerah.
Langkah itu ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan surat perjanjian kerja sama (SPK) antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga badan usaha milik daerah (BUMD).
Nilai kerja sama yang disepakati mencapai Rp20,27 triliun per tahun. Sementara kerja sama yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota ditaksir mencapai Rp1 triliun per tahun.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah mencari sumber pertumbuhan baru. Ketergantungan pada dana transfer pusat disebut tidak bisa lagi menjadi satu-satunya tumpuan pembangunan daerah.
Baca Juga: Sidang Uji Materi UU HKPD di MK: Ahli Sebut Penyesuaian TKD Bukan Bentuk Pengurangan Otonomi Daerah
"Di saat terjadi tekanan fiskal dan keterbatasan fiskal, maka kita harus mencari cara yang kreatif untuk menambah pendapatan. Salah satunya dengan membuka peluang investasi, baik dari dalam maupun luar daerah," kata Luthfi, Kamis (6/8).
Bagi Jawa Tengah, kerja sama antardaerah bukan sekadar agenda seremonial. Kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan segera diterjemahkan menjadi transaksi ekonomi yang riil.
"Jangan sampai hanya berhenti pada penandatanganan. Dengan kerja sama seperti ini, kita mampu tetap membangun daerah tanpa mengurangi program-program yang sudah direncanakan," ujarnya.
Skema yang dibangun Kaltim dan Jawa Tengah mempertemukan kebutuhan dan keunggulan masing-masing wilayah. Jawa Tengah memiliki basis industri pengolahan, UMKM, serta jumlah penduduk yang besar. Sementara Kaltim memiliki kekuatan pada sektor sumber daya alam dan komoditas primer. (riz)
Editor : Muhammad Rizki