KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemprov Kaltim dan Jawa Tengah memperkuat kerja sama antardaerah di tengah tekanan fiskal yang dialami banyak pemerintah daerah. Kedua provinsi sepakat memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Nilai kerja sama diproyeksikan mencapai Rp 20,27 triliun.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kondisi fiskal saat ini menuntut daerah lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru. Pemerintah daerah disebut tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer pusat.
"Di saat terjadi tekanan fiskal dan keterbatasan fiskal, maka kita harus mencari cara yang kreatif untuk menambah pendapatan. Salah satunya dengan membuka peluang investasi, baik dari dalam maupun luar daerah," ujarnya.
Kerja sama yang dibangun kedua provinsi mencakup berbagai sektor, mulai dari pangan, industri, hingga perdagangan komoditas. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyebut Jawa Tengah saat ini memasok sekitar 9 ribu hingga hampir 10 ribu ton beras ke daerah ini.
Baca Juga: Tak Mau Terpaku Transfer Pusat, Kaltim dan Jawa Tengah Garap Bisnis Bernilai Rp 20 Triliun
Sebaliknya, Kaltim mengirim sejumlah komoditas untuk mendukung kebutuhan industri dan UMKM di Jawa Tengah. Di antaranya batu bara sekitar 1,5 juta ton di luar kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
Rudy menilai kerja sama tersebut lahir dari karakter ekonomi kedua daerah yang saling melengkapi. Kaltim memiliki kekuatan pada sektor sumber daya alam, sedangkan Jawa Tengah unggul di bidang industri pengolahan, UMKM, dan perdagangan.
"Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam, sementara Jawa Tengah memiliki kekuatan di sektor pengolahan, UMKM, dan industri. Artinya, kita saling melengkapi," katanya.
Rudy menjelaskan, Kaltim memiliki sekitar 3 juta hektare perkebunan sawit. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta hektare telah berproduksi dengan total produksi CPO mencapai sekitar 5,2 juta ton per tahun.
Baca Juga: Sidang Uji Materi UU HKPD di MK: Ahli Sebut Penyesuaian TKD Bukan Bentuk Pengurangan Otonomi Daerah
Di sisi lain, jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 4,2 juta hingga 4,3 juta jiwa. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah yang memiliki sekitar 38 juta penduduk. Menurut Rudy, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu solusi menghadapi tekanan fiskal yang sedang dialami pemerintah daerah. Karena itu, daerah perlu terus melakukan inovasi untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.
"Di tengah tekanan fiskal, kita tidak bisa hanya diam. Kita harus terus melakukan terobosan dan inovasi agar PAD meningkat dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki