KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Wacana perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Kali ini, reshuffle disebut-sebut berpeluang dilakukan setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
Informasi yang beredar menyebut perubahan kabinet tersebut tidak akan berlangsung besar-besaran. Perombakan diperkirakan lebih diarahkan untuk mengisi sejumlah posisi pemerintahan yang masih kosong.
Kabar itu pun mendapat tanggapan dari sejumlah elite partai politik. Namun, partai-partai koalisi pemerintahan cenderung menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
Baca Juga: Daftar Gaji Manajer Kopdes Merah Putih 2026 Jika Mengacu UMP: Jakarta Tertinggi, Kaltim Berapa?
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, perubahan susunan kabinet merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, partai politik maupun para menteri dinilai tidak perlu terlalu jauh berspekulasi.
Menurutnya, isu reshuffle merupakan hal yang hampir selalu muncul dalam setiap pemerintahan. PAN, kata Saleh, memilih tetap fokus menjalankan tugas dan tidak ikut berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan kabinet. "Reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden," kata Saleh.
Dia menambahkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga meminta seluruh kader partai tetap bekerja secara maksimal. Sementara pembahasan mengenai perlu atau tidaknya reshuffle dapat menjadi ruang diskusi bagi masyarakat, akademisi, maupun pengamat.
Sikap serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf. Dia menilai Presiden Prabowo merupakan pihak yang paling mengetahui kebutuhan pemerintah terkait komposisi kabinet.
Dede mengatakan, khusus menteri yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR, sejauh ini kinerja mereka dinilai cukup baik.
Baca Juga: Janda Asal Tarakan JL Kehilangan Rp6,7 Miliar, Ditipu Kevin Pakai AI yang Menyamar Jadi Polisi
"Kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujarnya.
Namun, Dede mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh performa seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sebab, penilaiannya lebih banyak berkaitan dengan kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Sementara itu, PDIP juga merespons kabar mengenai kemungkinan reshuffle. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memilih tidak berspekulasi dan meminta informasi mengenai rencana tersebut dikonfirmasi langsung kepada pemerintah.
Menurut Andreas, pihak Istana menjadi sumber yang paling tepat untuk menjelaskan apakah benar akan ada perubahan susunan kabinet setelah 17 Agustus.
Isu reshuffle juga muncul di tengah perhatian terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang disebut mengalami penurunan dalam sejumlah survei.
Andreas mengatakan, pemerintah tentu memiliki cara pandang sendiri terhadap hasil survei tersebut. Karena itu, ia tidak ingin langsung mengaitkan kemungkinan reshuffle dengan upaya meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Mutasi Polri 2026: Jenderal Bintang Tiga Polri Menuju Pensiun 2026, Ada Karyoto dan Fadil Imran
"Yang perlu dilihat adalah bagaimana respons pemerintah terhadap hasil survei tersebut," ujarnya.
Hingga kini, belum ada kepastian resmi mengenai waktu maupun siapa saja yang akan terkena dampak perubahan kabinet. Jika benar dilakukan, reshuffle yang beredar diperkirakan berskala terbatas dan lebih berkaitan dengan pengisian jabatan yang kosong.
Keputusan akhir mengenai komposisi Kabinet Merah Putih tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Editor : Uways Alqadrie