KALTIMPOST.ID-Ruang fiskal daerah yang semakin terbatas menjadi tantangan bagi Balikpapan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat membuat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) semakin penting untuk menopang pembiayaan pembangunan.
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan melihat masih terdapat sejumlah ruang yang dapat dioptimalkan. Mulai digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pengembangan sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), hingga penguatan ekonomi kreatif dan UMKM.
Baca Juga: Sekkab Kubar Erik Victory Gelar Syukuran Tempati Rumah Jabatan, Mohon Dukungan Jalankan Amanah
Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, penguatan kapasitas fiskal daerah perlu terus dilakukan agar keterbatasan ruang fiskal tidak menghambat aktivitas ekonomi.
“Upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal yang terus berlanjut diprakirakan menjadi pendukung penguatan fiskal ke depan, termasuk PAD,” kata Robi.
Menurut dia, digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengoptimalkan penerimaan. Sistem tersebut dapat diterapkan pada berbagai jenis pajak dan retribusi, seperti pajak akomodasi, hotel dan restoran, pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi parkir hingga pasar tradisional.
Digitalisasi dinilai tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga membantu pemerintah daerah mengurangi potensi kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan penerimaan.
Selain optimalisasi penerimaan yang sudah ada, BI Balikpapan mendorong pemerintah daerah mencari sumber pertumbuhan baru. Salah satu yang dinilai potensial adalah sektor pariwisata berbasis MICE.
Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Kaltim sekaligus kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Aktivitas pertemuan, konferensi, pameran dan berbagai kegiatan kedinasan berpotensi menciptakan efek berganda bagi sektor lainnya.
Robi menilai pengembangan MICE perlu dilakukan secara terintegrasi. Tidak cukup hanya membangun fasilitas seperti convention hall, tetapi juga menghubungkannya dengan berbagai destinasi wisata yang dimiliki Balikpapan.
Baca Juga: Kideco Menggelar KIC 2026 untuk Dorong Inovasi AI dan IoT untuk Industri Pertambangan Berkelanjutan
“Pengembangan aktivitas MICE secara terintegrasi melalui penguatan aspek sarana dan prasarana MICE, serta integrasi dengan paket wisata diharapkan semakin mendorong peningkatan aktivitas pariwisata dan PAD Balikpapan,” ujarnya.
Paket wisata tersebut dapat menghubungkan berbagai atraksi, mulai dari wisata pantai dan olahraga air, kawasan mangrove, wisata sejarah, desa wisata hingga kuliner.
Dengan demikian, satu kegiatan MICE tidak berhenti pada penggunaan fasilitas pertemuan. Peserta kegiatan juga didorong membelanjakan uangnya pada hotel, restoran, transportasi, pusat oleh-oleh hingga destinasi wisata.
EKONOMI MASIH TUMBUH
Potensi tersebut didukung kondisi ekonomi Balikpapan yang masih menunjukkan pertumbuhan. Pada triwulan I 2026, ekonomi Balikpapan tumbuh 5,50 persen secara tahunan (yoy).
Pertumbuhan tersebut diperkirakan berlanjut pada triwulan II 2026, antara lain didorong peningkatan kapasitas operasi Kilang Pertamina Balikpapan secara bertahap setelah revitalisasi serta mulai beroperasinya sejumlah industri hilirisasi minyak sawit mentah (CPO).
Sektor industri pengolahan masih menjadi tulang punggung perekonomian Balikpapan dengan kontribusi lebih dari 50 persen.
Di luar industri pengolahan, aktivitas masyarakat selama liburan sekolah serta berbagai kegiatan MICE juga diperkirakan memberikan dorongan terhadap perdagangan, usaha makanan dan minuman serta transportasi.
Namun, BI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan sektor yang sudah mapan. Pengembangan sumber pertumbuhan baru menjadi penting untuk memperluas basis ekonomi sekaligus penerimaan daerah.
Baca Juga: Hari Suci Asadha 2570 BE di Balikpapan, Umat Buddha Diajak Dalami Dhamma dan Perkuat Toleransi
Salah satunya melalui penguatan ekonomi kreatif dan UMKM. Subsektor kuliner, kriya, fashion, aplikasi dan pengembang gim dinilai memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Sementara UMKM perlu didorong dari sisi kualitas produk, sertifikasi halal, branding, kemasan, pengelolaan keuangan hingga perluasan akses pasar digital dan ekspor.
BELANJA DAERAH
Di tengah upaya meningkatkan PAD, percepatan realisasi belanja daerah juga menjadi perhatian. Anggaran pemerintah yang terealisasi lebih cepat dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui tender dini.
Aktivitas belanja pemerintah akan menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa lokal. Pada akhirnya, perputaran tersebut dapat mendorong aktivitas usaha, konsumsi masyarakat dan penerimaan daerah.
Karena itu, penguatan PAD tidak semata-mata dilakukan dengan meningkatkan pungutan. Pemerintah daerah juga perlu memperbesar aktivitas ekonomi yang menjadi basis penerimaan.
Robi kembali menekankan pentingnya digitalisasi sebagai bagian dari upaya tersebut. “Digitalisasi parkir kendaraan, retribusi pasar, pembayaran pajak daerah, serta jenis retribusi maupun pajak lainnya diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PAD,” ujarnya. (rdh/rd)
Editor : Romdani.