UJOH BILANG – Dampak kemarau panjang mulai terasa hingga ke meja makan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Di Kecamatan Long Apari, harga beras premium telah mencapai Rp40 ribu per kilogram, sementara sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga menembus harga tinggi dan persediaannya mulai menipis.
Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata beratnya distribusi logistik ke wilayah pedalaman dan perbatasan Mahulu di tengah menyusutnya debit sungai.
Di ibu kota kabupaten, Ujoh Bilang, harga beras premium pada 10 Agustus 2026 tercatat Rp19.800 per kilogram.
Selisih harga hampir dua kali lipat itu menjadi salah satu indikator tekanan distribusi yang dihadapi masyarakat di wilayah hulu. Bukan hanya beras. Bawang putih dan bawang merah di Long Apari masing-masing mencapai Rp100 ribu per kilogram. Telur ayam ras Rp150 ribu per tray. Bahkan isi ulang gas 12 kilogram dilaporkan mencapai Rp800 ribu.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam koordinasi lintas instansi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Senin (10/8). Persoalan tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahulu Suhuk saat mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan dalam rapat koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (10/8).
Rapat digelar secara daring dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Lantai III Kantor Bupati Mahulu. Sejumlah pejabat Pemkab Mahulu turut mengikuti pembahasan tersebut, di antaranya Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat drg. Agustinus Teguh Santoso, Kepala Pelaksana BPBD H. Agus Darmawan, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Baca Juga: Atasi Krisis Perbatasan, Pemprov Kaltim Kirim Alat Berat Buka Jalan Darat Long Pahangai-Long Apari
Dalam koordinasi tersebut, Suhuk menyampaikan kondisi terkini yang mulai dirasakan masyarakat. Menurut dia, persoalan saat ini tidak hanya berkaitan dengan BBM, tetapi juga mulai merembet ke kebutuhan pangan. “Situasi ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu saat ini sudah mulai rawan. Untuk BBM mungkin belum, tetapi untuk bahan pokok, persediaannya sudah mulai menipis,” kata Suhuk dalam rapat tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian karena distribusi kebutuhan pokok ke Mahulu sangat bergantung pada kondisi transportasi. Kemarau panjang membuat debit sungai turun drastis, sementara jalur darat juga menghadapi persoalan infrastruktur.
Pemkab Mahulu menilai antisipasi harus dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi krisis pasokan. Tidak hanya beras dan kebutuhan pangan lainnya, pemerintah juga memetakan ketersediaan BBM dan LPG yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah ketersediaan solar untuk operasional pembangkit listrik PLN, khususnya di wilayah yang akses logistiknya sangat bergantung pada transportasi sungai. Jika pasokan solar terganggu, dampaknya tidak berhenti pada penerangan rumah warga. Pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, perkantoran, hingga fasilitas umum lainnya ikut berisiko terdampak.
Karena itu, Pemkab Mahulu meminta persoalan pasokan energi turut menjadi bagian dari penanganan dampak kemarau. Perhatian khusus diberikan kepada Long Apari dan Long Pahangai. Dua kecamatan tersebut berada di wilayah hulu dan memiliki tantangan geografis yang lebih berat dalam distribusi logistik.
Di Long Apari, persoalan komunikasi juga bertambah setelah salah satu tower Telkom dilaporkan tidak berfungsi akibat tersambar petir. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin menyulitkan komunikasi masyarakat apabila tidak segera ditangani.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Mahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim, Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi, Bulog, Pertamina, serta berbagai unsur pemerintah dan lembaga yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi Mahulu.
Pemkab juga telah menyiapkan sejumlah langkah administratif sebagai tindak lanjut arahan Pemprov Kaltim, termasuk terkait permohonan cadangan beras dan pelaksanaan Gerakan Pangan. Selain itu, Pemkab Mahulu akan menyampaikan surat kepada Pemprov Kaltim untuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Bappenas.
Langkah tersebut diharapkan membuka ruang dukungan terhadap kebutuhan daerah yang saat ini menghadapi tekanan akibat kemarau. Suhuk menilai dukungan dari pemerintah di atasnya penting mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas, terlebih adanya keterbatasan Transfer ke Daerah (TKD).
“Kami berharap dukungan program dari pemerintah provinsi dapat melihat kebutuhan logistik Mahakam Ulu dengan pendekatan dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik serta kondisi geografis daerah,” ujarnya.
Selain pangan dan energi, persoalan akses jalan juga menjadi perhatian. Ruas menuju wilayah dalam Kabupaten Mahulu merupakan jalan nasional sehingga kewenangan penanganannya berada di pemerintah pusat. Pemkab Mahulu berharap tetap terdapat ruang intervensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing pemerintah.
Ruas Long Pakaq menuju Long Apari menjadi salah satu akses strategis. Jalur tersebut tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung distribusi kebutuhan pokok dan logistik ke wilayah perbatasan.
Persoalan ini dinilai semakin penting karena Mahulu menghadapi ancaman bencana yang berulang setiap tahun. Selain banjir, kekeringan juga menjadi ancaman yang dapat mengganggu jalur transportasi dan distribusi. “Negara harus hadir dalam kondisi seperti saat ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, termasuk dalam menjalankan kewenangan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu,” tegas Suhuk.
Pemkab Mahulu menegaskan penanganan dampak kemarau membutuhkan sinergi lintas pemerintahan dan lembaga. Pemerintah daerah berharap dukungan tersebut dapat menjaga ketersediaan pangan, BBM, LPG, energi, komunikasi, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kondisi kemarau panjang. (riz)
Editor : Muhammad Rizki