Staff Ekobang Setkab Mahulu meninjau kondisi Sungai Mahakam yang mengalami penurunan debit akibat kemarau. Surutnya muka air sungai mulai menyulitkan mobilisasi dan distribusi logistik sembako pangan murah menuju wilayah hulu Mahakam Ulu baru-baru. (Ist)
UJOH BILANG – Penurunan debit Sungai Mahakam mulai menekan distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah hulu Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan stok, melainkan kemampuan memobilisasi pasokan dari wilayah bawah menuju kecamatan-kecamatan di hulu.Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Eko SDA) Sekretariat Kabupaten Mahulu, Indira Reisa Anggun, mengatakan kondisi sungai yang semakin surut membuat kapasitas angkutan sungai ikut terbatas. “Berdasarkan pemantauan dan koordinasi dengan pihak penyalur, penurunan muka air sungai mulai memberikan tekanan terhadap kelancaran distribusi, terutama menuju wilayah hulu. Kapasitas angkutan sungai menjadi terbatas sehingga mobilisasi barang menjadi lebih sulit,” kata Indira.Saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (11/8), Indira mengatakan kondisi tersebut turut memengaruhi distribusi BBM. Menurutnya, stok masih tersedia di sejumlah titik. Namun, sebagian pasokan dari wilayah bawah belum dapat dimobilisasi secara normal ke wilayah hulu. “Jadi persoalannya saat ini lebih pada hambatan distribusi dan mobilisasi pasokan,” ujarnya.Baca Juga: Ancaman Listrik Padam hingga Krisis Sembako! Pemkab Mahulu Desak Negara Hadir Atasi KemarauUntuk LPG, kondisi di wilayah Long Hubung hingga Long Bagun masih relatif aman. Berdasarkan koordinasi dengan agen LPG, ketersediaan masih terpantau tersedia. Sementara distribusi menuju Long Pahangai dan Long Apari masih diupayakan melalui jalur yang memungkinkan sesuai kondisi lapangan.Di sektor pangan, secara umum pasokan masih tersedia. Namun, masyarakat mulai menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas akibat meningkatnya biaya angkutan. “Untuk pangan, berdasarkan pemantauan harga dan ketersediaan, secara umum pasokan masih tersedia. Namun terdapat beberapa kenaikan harga yang dipengaruhi meningkatnya biaya angkutan akibat kondisi sungai yang surut,” jelas Indira.Pemkab Mahulu kini memperkuat pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi secara berkala. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan intervensi melalui Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Indira mengatakan pemerintah tidak hanya menghitung berapa banyak stok yang tersedia. Posisi stok dan kemampuan mendistribusikannya ke wilayah yang membutuhkan juga menjadi perhatian.
“Untuk BBM, kami sedang meminta informasi yang lebih rinci dari penyalur terkait alokasi, stok dan realisasi distribusi per wilayah. Ini diperlukan agar kita bisa melihat posisi stok dan menentukan wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu apabila distribusi terganggu,” katanya.Langkah serupa dilakukan untuk komoditas pangan. Pemkab berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mengetahui kebutuhan serta kondisi ketersediaan di masing-masing kecamatan.Untuk mengantisipasi kemungkinan kemarau berlangsung lebih panjang, pemerintah juga tengah mengoordinasikan dukungan cadangan pangan, terutama beras, dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan pihak terkait.Selain itu, fasilitas pergudangan yang tersedia sedang dikaji untuk dimanfaatkan sebagai gudang salur sementara. Skema tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi ketika kondisi sungai tidak memungkinkan angkutan berjalan normal. Intervensi pasar juga tetap berjalan. OPM dan GPM telah dilaksanakan secara bertahap sejak Februari 2026.Pada pelaksanaan berikutnya, volume bantuan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. “OPM dan GPM sudah dilaksanakan secara bertahap sejak Februari. Untuk pelaksanaan berikutnya, volumenya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ujar Indira.Pada 12 Agustus 2026, GPM juga direncanakan kembali digelar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahulu. Komoditas yang disiapkan meliputi beras SPHP sebanyak 1 ton, beras premium 1 ton dan minyak goreng 200 liter. Menurut Indira, intervensi pasar dan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) menjadi bagian dari strategi jangka pendek untuk menjaga keterjangkauan harga.Namun, persoalan kemarau tidak dapat diselesaikan hanya dengan operasi pasar.“Dalam kondisi kemarau, persoalannya tidak hanya pada harga. Keterbatasan jalur distribusi dan kapasitas angkutan juga menjadi faktor penting, terutama menuju wilayah hulu,” katanya. Karena itu, pemerintah tetap mendorong kelancaran konektivitas sebagai faktor utama dalam menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga.Tantangan paling berat berada di wilayah hulu, terutama Long Pahangai dan Long Apari. Ketika transportasi sungai terganggu, pilihan jalur alternatif masih sangat terbatas. Indira menyebut salah satu langkah mitigasi yang tengah dilakukan adalah penanganan ruas Long Pakaq–Tiong Ohang sepanjang sekitar 24,4 kilometer yang mengalami hambatan akibat longsoran.
Berdasarkan koordinasi dengan PUPR Provinsi Kaltim, dukungan melalui UPTD PUPR dilakukan untuk penanganan ruas yang masih memungkinkan dibuka. “Penanganan ruas tersebut diharapkan dapat membantu mobilitas sampai Tiong Ohang,” jelasnya.Namun, persoalan belum selesai. Dari Tiong Ohang menuju Noha Tivab, Noha Silat hingga Long Apari, belum terdapat badan jalan yang terbuka. “Karena itu, wilayah tersebut masih sangat bergantung pada transportasi sungai,” tegas Indira. Dengan kondisi tersebut, pembukaan akses Long Pakaq–Tiong Ohang dinilai menjadi salah satu langkah mitigasi jangka pendek. Tetapi jalur itu belum menyelesaikan persoalan konektivitas hingga Long Apari.Pemkab Mahulu bersama Pemerintah Provinsi juga telah membahas dampak kenaikan biaya transportasi akibat kondisi sungai yang surut. Dalam rapat koordinasi pada 10 Agustus 2026, Pemprov Kaltim disebut tengah mencari mekanisme yang memungkinkan untuk menangani tambahan biaya transportasi tersebut. Namun, belum ada keputusan mengenai skema pembiayaan.“Untuk skema atau mekanisme pembiayaannya belum ada keputusan yang ditetapkan, karena masih perlu melihat ketentuan yang berlaku, khususnya terkait BBM Satu Harga dan LPG 3 kg,” kata Indira. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bulog, penyalur dan pihak terkait apabila ditemukan kendala pasokan maupun distribusi.Di tengah potensi kemarau panjang hingga awal 2027, Pemkab Mahulu mengimbau masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan. Indira mengatakan pemerintah terus memantau stok, harga dan distribusi. Masyarakat juga diminta aktif menyampaikan informasi apabila menemukan gangguan pasokan atau kenaikan harga yang dinilai tidak wajar.“Dari sisi pemerintah daerah, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” katanya. Saat ini belum ada keputusan membentuk tim khusus untuk menangani dampak kemarau. Pemantauan masih dilakukan melalui koordinasi perangkat daerah dan pihak terkait.Yang diperkuat adalah mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi secara berkala mengenai harga, stok dan distribusi. “Apabila perkembangan kondisi di lapangan membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih khusus, hal tersebut tentu dapat dievaluasi lebih lanjut,” pungkas Indira. (riz) Editor : Muhammad Rizki
