KALTIMPOST.ID-Proyeksi APBD Kaltim 2027 sebesar Rp 12,1 triliun dinilai memerlukan penentuan skala prioritas yang lebih ketat.
Infrastruktur hingga pelayanan kesehatan menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian di tengah menyempitnya ruang fiskal daerah.
Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo mengatakan penurunan kapasitas anggaran bukan persoalan baru.
APBD 2026 sebelumnya sempat diproyeksikan sekitar Rp 21 triliun, tetapi kemudian ditetapkan Rp 15,5 triliun.
“Sempat shock therapy ‘kan dari Rp 20 triliun, tiba-tiba menjadi Rp 15 triliun. Tahun depan proyeksi Rp 12 triliun, jangan-jangan angka sebenarnya turun lagi,” katanya, Selasa (11/8).
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Pemkot Balikpapan Stop Rekrutmen PPPK Baru, Pilih Optimalkan 8.491 ASN
Menurut Purwadi, kebijakan efisiensi pemerintah pusat dan berbagai program nasional ikut memberikan tekanan terhadap ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat Pemprov Kaltim perlu semakin selektif menentukan program prioritas.
Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang disorot. Pada 2026, Dinas PUPR-Pera Kaltim memperoleh anggaran sekitar Rp 850 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“APBD masih Rp 15,5 triliun saja, anggaran infrastruktur untuk PUPR-Pera hanya sekitar Rp 850 miliar, tidak sampai Rp 1 triliun. Sekarang proyeksi 2027 hanya Rp 12 triliun, mau berapa diberikan untuk infrastruktur. Itu baru satu sektor,” tegasnya.
Kebutuhan pembangunan masih cukup besar. Salah satunya peningkatan jalan penghubung Kutai Barat-Mahakam Ulu. Pada 2026, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp 90 miliar untuk pengerjaan sepanjang 7,65 kilometer.
Selain infrastruktur, Purwadi meminta persoalan pembiayaan layanan kesehatan masyarakat miskin antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diselesaikan sebelum APBD 2027 ditetapkan.
Baca Juga: Model Cilik asal Balikpapan Jonah Avior Nanulaitta Tampil Memukau di Indonesia Fashion Week 2026
“Itu nyawa manusia, masa mau dilempar-lempar begitu. Walaupun akhirnya klir, setidaknya ini jadi contoh. Yang seperti itu harus betul-betul tuntas sebelum ketuk palu anggaran 2027,” ujarnya.
Tantangan kesehatan juga menyangkut ketersediaan tenaga medis di wilayah pedalaman. Kebutuhan dokter umum, spesialis, dan perawat belum mudah dipenuhi meski ditawarkan insentif tinggi. “Itu menjadi tantangan juga, anggarannya ada tapi manusianya enggak mau,” pungkas Purwadi. (rd)
Editor : Romdani.