KALTIMPOST.ID-Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bachtiar menilai pemberian seragam sekolah gratis dalam kebijakan Gratispol sebenarnya relevan bagi masyarakat Kaltim.
Namun, dia meminta pemerintah melakukan evaluasi agar program tersebut lebih tepat sasaran.
Menurut Saiful, pemberian seragam gratis saat ini masih diberikan secara merata kepada seluruh peserta didik, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.
“Semestinya ada skala prioritas. Kita perlu melihat kelompok mana yang paling membutuhkan, mana yang agak membutuhkan, dan mana yang tidak,” ujar Saipul pada Kamis (13/8).
Baca Juga: 108 Murid SD Al Imam Islamic School Balikpapan Kunjungi Kaltim Post untuk Belajar Jurnalistik
Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda.
Karena itu, pemberian bantuan pendidikan seharusnya mempertimbangkan kelompok penerima manfaat agar anggaran pemerintah dapat digunakan secara lebih efektif.
Saiful juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan seragam.
Menurutnya, program tersebut memiliki anggaran yang besar sehingga aspek pengadaan perlu mendapat perhatian sejak awal.
Dia mencontohkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah lainnya, yang perjalanannya menghadapi persoalan pada aspek pengadaan maupun tata kelola.
Karena itu, ia berharap persoalan serupa tidak terjadi dalam program seragam gratis Gratispol.
Selain persoalan ketepatan sasaran dan pengadaan, Saipul menyoroti aspek teknis pelaksanaan.
Salah satunya terkait ukuran seragam yang harus menyesuaikan dengan pertumbuhan fisik peserta didik.
Baca Juga: Sidang di Balikpapan, Terdakwa BS Akui Perbuatan Melakukan Tindak Asusila terhadap Tiga Korban
Menurutnya, pemberian seragam yang hanya dilakukan satu kali selama masa pendidikan di jenjang SMA atau sederajat harus direncanakan dengan baik, agar seragam tersebut tetap dapat digunakan hingga siswa menyelesaikan pendidikan.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul itu menyarankan pemerintah membuat pengelompokan ukuran seragam sejak awal.
Pemerintah juga perlu menyiapkan ukuran khusus bagi siswa yang memiliki kebutuhan ukuran di luar standar.
“Kalau itu dilakukan dari awal, ukuran normal seperti S, M, L, XL, atau XXL mestinya sudah bisa terselesaikan. Sisanya, ukuran-ukuran khusus, baru diantisipasi kemudian,” katanya.
Terkait kemungkinan menjadikan sub seragam gratis sebagai program tahunan, Saipul menilai kebijakan tersebut masih relevan. Mengingat setiap tahun terdapat peserta didik baru yang memasuki jenjang SMA/sederajat.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah melakukan evaluasi secara bertahap terhadap berbagai kendala dalam implementasi program.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui hambatan yang muncul dan menentukan perbaikan pada pelaksanaan berikutnya.
Dia menilai, sub seragam gratis sebagai bagian dari kebijakan Gratispol merupakan kebijakan yang baik dan relevan.
“Program ini bagus, tetapi ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Itu perlu dievaluasi dari awal atau dari sekarang supaya lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.