KALTIMPOST.ID-Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengingatkan sejumlah persoalan dalam implementasi program Gratispol, khususnya bantuan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi mulai jenjang S-1 sampai S-3.
Menurutnya, persoalan pada tahap awal pelaksanaan program salah satunya berkaitan dengan sosialisasi.
Dia menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme dan proses pengajuan bantuan tersebut.
“Pada awal-awal implementasi kebijakan ini, titik persoalannya ada di beberapa hal, misalnya sosialisasi. Masyarakat masih banyak yang belum memahami prosesnya,” ujarnya, Kamis (13/8).
Baca Juga: Pengamat Unmul Nilai Seragam Gratis Relevan tapi Harus Prioritaskan Murid yang Membutuhkan
Ia menyoroti penggunaan media informasi yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.
Selain itu, koordinasi antara perguruan tinggi dengan Pemprov Kaltim pada tahap awal pelaksanaan program dinilai masih perlu diperkuat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian, kata Agus, adalah validitas dan pemutakhiran data penerima manfaat.
“Persoalan data ini juga terus dilakukan pengembangan. Awalnya menggunakan KTP, kemudian bergeser menggunakan KK. Persoalan ini pelan-pelan mulai terurai,” katanya.
Politikus PKS itu selanjutnya menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov Kaltim dan perguruan tinggi terkait besaran uang kuliah tunggal (UKT).
Hal itu diperlukan, agar anggaran yang disiapkan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan di masing-masing perguruan tinggi.
Baca Juga: 108 Murid SD Al Imam Islamic School Balikpapan Kunjungi Kaltim Post untuk Belajar Jurnalistik
Mantan anggota DPRD Kutim itu mengingatkan, agar tidak terjadi kesenjangan antara analisis awal anggaran yang disusun Pemprov Kaltim dengan perubahan biaya pendidikan yang dapat terjadi di tengah pelaksanaan program.
“Jangan sampai gambaran analisis awal yang dilakukan pemprov ternyata di tengah jalan ada kenaikan yang cukup signifikan, sehingga masih memunculkan gap dan persoalan,” jelasnya.
Selain itu, dia meminta batasan dan alur penggunaan program Gratispol diperjelas.
Menurutnya, ketentuan mengenai mekanisme serta hal-hal yang diperbolehkan dalam program tersebut perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun perguruan tinggi.
Di sisi lain, ia mengingatkan pelaksanaan program Gratispol perlu mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, tekanan terhadap fiskal Kaltim saat ini cukup kuat sehingga pemerintah perlu memerhatikan berbagai kebutuhan wajib yang harus dipenuhi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.
“Di tengah tekanan fiskal kita yang begitu kuat, tentu ada beberapa mandatory spending yang harus dipenuhi. Ini harus menjadi perhatian di tengah tuntutan publik dalam perbaikan APBD dan implementasinya,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.