KALTIMPOST.ID- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah menerapkan kepemimpinan berbasis hasil. Menurutnya, pengelolaan daerah tidak cukup hanya dengan membelanjakan anggaran, tetapi harus diikuti upaya meningkatkan pendapatan dan menggerakkan ekonomi.
“Kepemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” ujar Tito saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8).
Tito mengatakan, kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian hasil. Pendekatan tersebut berbeda dengan kepemimpinan birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur. Meski birokrasi tetap dibutuhkan dalam pemerintahan, menurut dia, prosedur tidak boleh menjadi penghambat pencapaian target pembangunan.
Baca Juga: Kabar Gembira dari Jakarta! Kemenkeu Transfer Ratusan Miliar Dana DBH untuk Kaltim
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbelit, ya permudah,” tegasnya.
Salah satu kemampuan yang harus diperkuat kepala daerah, kata Tito, adalah pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan kepala daerah tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan pendapatan.
Pendapatan daerah bersumber antara lain dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi. Karena itu, kepala daerah perlu mengembangkan berbagai potensi ekonomi, baik sumber daya alam maupun sektor jasa, serta mendorong investasi.
Baca Juga: Kebocoran PAD Terkuak, Ribuan Alat Berat Perusahaan Raksasa di Kaltim Ternyata Belum Kena Pajak
Tito menilai sektor swasta memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Aktivitas dunia usaha dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha. “Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” katanya.
Tito juga meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: TKD Anjlok Rp 20 Triliun dan DBH Ditahan Pusat, Pemprov Kaltim dan 10 Kabupaten/Kota Bersatu
Untuk memperkuat kemampuan kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Tito meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang dan pemahaman yang sama mengenai ekonomi serta sektor jasa keuangan.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ujarnya. Tito berharap OJK dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan pendekatan tersebut, kepala daerah diharapkan tidak hanya mampu mengelola belanja daerah, tetapi juga memperluas sumber pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (riz)
Editor : Muhammad Rizki