KALTIMPOST.ID, SAMARINDA— Terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangkulirang, Kalimantan Timur, Pulau Miang punya modal besar untuk menjadi tujuan wisata. Mulai dari air laut yang jernih, terumbu karang, ikan yang beragam, homestay milik warga, hingga kehidupan kampung pesisir masih terasa kuat tergambar.
Namun, di balik panorama itu, ada persoalan yang belum selesai. Listrik warga masih bergantung pada genset setelah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) disebut mengalami kerusakan.
Sinyal telekomunikasi belum juga stabil. Akses menuju pulau belum mudah. Sementara kapal-kapal besar yang berlabuh dan membuang jangkar di sekitar pulau dikhawatirkan merusak terumbu karang. Persoalan tersebut menjadi catatan saya dalam perjalanan ke Pulau Miang bersama sejumlah jurnalis dari Samarinda dan Dinas Pariwisata Kaltim.
Baca Juga: Dispar Kaltim Selam Dasar Laut Pulau Miang demi Kibarkan Merah Putih dan Rawat Karang
Perjalanan ini bukan hanya soal menikmati laut dan menyelam, tetapi juga melihat bagaimana sebuah desa wisata berusaha tumbuh dengan berbagai keterbatasannya. Pulau Miang memang tidak terlalu sulit dicapai jika menggunakan kendaraan dan kapal yang tersedia.
Namun, perjalanan yang cukup panjang dari Samarinda, ditambah akses menuju titik penyeberangan, membuat pengembangan wisata di pulau ini membutuhkan perhatian pada sisi konektivitas.
Sebab, menjelang tiba di pelabuhan, lanskap berubah. Jalan yang dilalui berada di antara kawasan perkebunan kelapa sawit. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal menuju Pulau Miang.
Di sinilah catatan pertama saya muncul: akses. Bagi desa yang ingin menggantungkan sebagian ekonominya pada pariwisata, akses bukan sekadar persoalan perjalanan. Dia menentukan apakah wisatawan mau datang kembali, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan seberapa mudah pelaku usaha lokal menjual pengalaman wisatanya.
Baca Juga: Atasi Antrean Pertalite di Balikpapan, Dishub Siapkan Jam Operasional Khusus BBM Subsidi
Begitu tiba di Pulau Miang, persoalan akses seolah terbayar tuntas oleh pemandangan laut. Airnya jernih. Kehidupan bawah laut masih menjadi daya tarik utama. Warga juga menyediakan sejumlah homestay yang dikelola secara mandiri.
Selain itu, makanan yang disiapkan warga menjadi bagian dari pengalaman saya pada waktu itu. Ikan baronang dan hasil laut lainnya menjadi santapan setelah berenang atau menjelajah kawasan perairan.
Kelompok Sadar Wisata Pulau Miang
Pengelolaan destinasi di Pulau Miang disebut masih dalan proses pembenahan. Ketika diwawancara oleh awak media, Sabinah Wahdah, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Miang, membeberkan beberapa persoalan yang dihadapinya.
Pertama, kata dia, homestay saat ini masih dikelola masing-masing warga. Pokdarwis disebut sedang menyusun agar prosesnya menjadi satu pintu. Singkatnya, akan membangun sistem komunikasi melalui grup WhatsApp. Ketika ada wisatawan yang datang, pengelola akan melihat homestay yang tersedia.
“Kalau ada tamu, kami lempar ke pilihan yang kosong, homestay yang kosong,” kata Sabinah. Selain itu, pokdarwis juga melihat kebutuhan lain yang tidak kalah penting; transportasi dan sumber daya manusia. Untuk wisata bahari seperti scuba diving, misalnya, Pulau Miang belum memiliki pemandu dengan lisensi yang diperlukan.
Peralatan bisa diupayakan, tetapi keterbatasan lisensi membuat pengelola belum bisa mengembangkan aktivitas tersebut secara maksimal. “Kalau untuk scuba kan kami memang di sini belum punya lisensi,” ujarnya.
Kapal dan Terumbu Karang
Ancaman lain datang dari aktivitas kapal. Sabinah mengatakan kapal-kapal besar yang berlabuh di sekitar Pulau Miang menjadi salah satu perhatian Pokdarwis. Kapal yang menjatuhkan jangkar disebut berpotensi merusak terumbu karang.
“Karena kapal-kapal yang berlabuh terus mereka berjangkar, otomatis mereka merusak terumbu karang yang ada di Pulau Miang,” katanya. Sementara aktivitas kapal berlabuh itu sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Pokdarwis pun berharap adanya kebijakan yang lebih jelas mengenai lokasi kapal berlabuh.
Pemerintah kabupaten, kata Sabinah, telah menerbitkan surat keputusan berkaitan dengan pariwisata. Ia berharap kebijakan itu juga bisa membantu penataan kapal di sekitar pulau.
Selama belum memiliki sarana pemantauan sendiri, Pokdarwis mengandalkan jaringan warga dan pengemudi kapal penyeberangan dalam memantau aktivitas kapal besar itu. Jika ada kapal yang terlihat berada di sekitar pulau, informasi biasanya disampaikan melalui grup WhatsApp.
Baca Juga: Kerusakan PLTS Komunal Pulau Miang Akhirnya Terjawab, Ternyata karena Hal Ini
Dari laporan itu, Pokdarwis kemudian melakukan pemantauan atau meminta bantuan pihak lain. "Jadi kalau ada kapal di depan pulau, mereka (warga) laporan sama kami di grup. Jadi kami bisa pantau kalau terjadi apa-apa," jelasnya.
Bagaimana dengan dana pengelolaan? Sabinah menjawab, sejauh ini pokdarwis masih mengandalkan dari pendapatan wisatawan yang datang. Sehingga tidak ada dana tetap dari pihak-pihak terkait.
"Terus pendapatan kami kan dari Pokdarwis itu cuma dari penyewaan. Kalau wisatanya banyak, Alhamdulillah ada. Kalau tidak ada ya kami kosong, karena kami dibantu dengan penyewaan kami saja. Sementara belum ada bantuan finansial tetap untuk pokdarwis," urainya.
Karena itu, Sabinah menegaskan, pihaknya dan kawan-kawan akan membenahi Pulau Miang. Dari proses wisatawan datang, pemberdayaan UMKM, hingga transportasi kapal menjadi catatannya. "Kita mau pembenahan dari awal lagi, karena memang banyak yang harus dibenahi," tegasnya.
Empat Bulan Tanpa Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Selain ekosistem di dalam laut, pada kesempatan tersebut, saya juga mendalami persoalan dasar apa yang sedang terjadi di Pulau Miang. Ternyata yang paling terasa bagi warga sehari-hari adalah listrik.
Selama beberapa tahun, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi sumber listrik utama warga. Namun, perangkat tersebut dilaporkan mengalami kerusakan setelah tersambar petir.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Pulau Miang, Alimuddin Daud, saat menerima kesediaan awak media untuk mewawancaranya.
PLTS yang ada di Pulau Miang, kata Alimuddin, adalah bantuan pemerintah pusat lewat Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). Bantuan itu sudah berjalan sejak tahun 2017.
Namun, sudah sekitar empat bulan warga menunggu perbaikan. Akan tetapi, teknisi yang paham soal PLTS disebut akan segera tiba untuk memeprbaiki sumber utama listrik warga itu.
Alimuddin, atau yang kerap disapa Aldo, memastikan pemanggilan teknisi itu dilakukan secara mandiri. Karena kalau tidak segera dibenahi, aliran listrik menggunakan genset yang membutuhkan biaya operasional lebih besar.
“Biaya operasionalnya sangat berat, sekitar Rp29 juta per bulan,” kata Aldo. Biaya tersebut ditutup melalui kombinasi Dana Desa dan iuran warga. Setiap rumah membayar sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan.
Bagi sebagian warga, angka tersebut tidak ringan. Aldo menilai ada warga yang kesulitan membayar. Dalam beberapa kasus, dia ikut membantu membayar secara pribadi. “Kalau tidak ada sokongan Dana Desa, kita di sini sudah gelap gulita,” ujarnya.
Nah, bagaimana mekanisme penggunaan genset? Aldo menjelaskan, genset hanya dinyalakan mulai sekitar pukul 17.30 hingga 06.00 Wita. Di luar jam tersebut, listrik mati.
Kondisi ini berbeda ketika PLTS masih berfungsi baik. Menurut Aldo, listrik bahkan bisa tersedia sepanjang hari ketika kondisi cuaca mendukung. Apa yang dikatakan Aldo rupanya benar. Kamirah, 41 tahun, warga Pulau Miang, menceritkan bagaimana perubahan yang ia alami setelah PLTS rusak.
Kamirah mengatakan, kebutuhan listrik warga sebenarnya sederhana, untuk penerangan. Namun, ketika genset bermasalah atau bahan bakar sulit diperoleh dari daratan, warga kembali menghadapi persoalan. “Yang penting utama penerangan saja,” kata Kamirah.
Ia mengatakan warga membayar iuran sekitar Rp 150 ribu per rumah setiap bulan. Jika listrik tidak menyala selama beberapa hari, pembayaran dapat dikurangi sesuai lama pemakaian.
PLN Belum Masuk
Persoalan listrik sebenarnya sudah lama dibicarakan dengan PLN. Aldo mengeklaim pemerintah desa berulang kali mengusulkan agar jaringan PLN masuk ke Pulau Miang. Namun, jumlah penduduk menjadi salah satu kendala.
Secara teknis, lanjut dia, pembangunan jaringan menuju pulau membutuhkan biaya besar. Kabel harus melewati wilayah daratan dan perairan. Dengan jumlah pelanggan yang terbatas, investasi tersebut dinilai belum memenuhi perhitungan ekonomi PLN.
Akibatnya, warga masih bergantung pada sistem pembangkit lokal. Persoalan listrik kemudian bertaut dengan persoalan lain, pembangunan desa. Aldo mengatakan sinyal telekomunikasi di Pulau Miang juga belum memadai. Dalam beberapa kesempatan, komunikasi dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten terganggu karena kualitas sinyal.
Pemerintah desa telah meminta pembangunan tower di kawasan Pelabuhan Meriam. Namun, lagi-lagi ada persoalan anggaran. Menurut Aldo, dana yang diterima desa tahun ini berada di kisaran Rp 1,9 miliar hingga Rp 2 miliar. Anggaran tersebut harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Pemangkasan anggaran itu disebut berkaitan dengan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). “Kalau uangnya tidak ada, apa yang mau dibangun?” ujarnya.
Air Tawar di Tengah Pulau Pesisir
Di tengah berbagai persoalan infrastruktur, Pulau Miang menyimpan satu hal yang justru menjadi kebanggaan warga, air bersih. Pulau ini memiliki sumur air tawar yang berada tidak jauh dari laut. Namun, airnya disebut tetap jernih dan tidak terasa asin. Aldo mengatakan, selama puluhan tahun hidup di Pulau Miang, dia belum pernah mengalami kekurangan air.
“Airnya lancar terus. Ini salah satu kelebihan desa kami,” katanya. Ketersediaan air bersih tersebut merupakan modal penting jika Pulau Miang benar-benar hendak dikembangkan menjadi destinasi wisata.
Sebab, pertumbuhan wisatawan selalu beriringan dengan kebutuhan dasar, air, listrik, sanitasi, transportasi, dan komunikasi. Namun, kehidupan warga Pulau Miang tidak hanya bergantung pada wisata. Sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup dari laut.
Aldo mengatakan kondisi tangkapan ikan berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, sekali melaut nelayan bisa mendapatkan lima hingga 15 kilogram ikan. Kini, hasil tangkapan sering kali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Aldo, perubahan tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya aktivitas kapal pengangkut batu bara di sekitar wilayah tersebut.
Dia menyebut kapal tongkang yang berlabuh dan penggunaan jangkar sebagai salah satu persoalan. Dianjuga menyampaikan dugaan adanya pencemaran dari aktivitas tersebut. Namun, dugaan itu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan data lingkungan.
“Sekarang nelayan memancing di sana sudah tidak bisa, harus mencari jauh ke tengah laut,” kata Aldo. Nelayan harus bergerak lebih jauh, termasuk menuju kawasan Karang Laut. Hasilnya pun tidak selalu sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
Dulu, ikan kakap, kerapu, baronang relatif mudah ditemukan. Hasil tangkapan bahkan disebut pernah dibawa pengepul ke Samarinda, Bontang, Sangatta, dan Sangkulirang. Kini kondisinya pun berubah.
“Boro-boro dijual keluar, tangkapan satu-dua kilo cuma cukup untuk makan sehari-hari,” ujarnya. Agustus juga bukan bulan yang mudah bagi nelayan. Ketika angin dan gelombang menguat, mereka memilih tidak melaut.
Ketika Anak Muda Memilih Bekerja di Perkebunan
Perubahan ekonomi juga terlihat dari jumlah nelayan. Aldo menceritakan sebagian warga mulai beralih profesi. Perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu tempat mereka mencari pekerjaan.
Di satu sisi, keberadaan perusahaan memberikan lapangan kerja bagi warga lokal. Aldo menyebut beberapa perusahaan perkebunan menyerap tenaga kerja masyarakat Pulau Miang.
Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap hasil laut dan komoditas lokal ikut berubah. Dulu, kata Aldo, masyarakat bisa mengandalkan ikan, pisang, dan tembakau untuk membiayai pendidikan anak. Bahkan ada warga yang mampu menyekolahkan anak hingga ke luar negeri, termasuk Maroko. Kini, hasil dari sektor tersebut tidak lagi sebesar sebelumnya.
Sekolah yang Kehilangan Murid
Perubahan demografi terlihat jelas di sekolah. Pulau Miang hanya memiliki satu sekolah dasar. Jumlah muridnya terus menurun. Tahun ini, kata Aldo, siswa yang masuk kelas satu hanya tiga orang. Padahal sebelumnya jumlah murid SD bisa mencapai 46 hingga 60 anak dari kelas satu sampai enam.
Salah satu penyebabnya adalah perpindahan orang tua untuk bekerja di perkebunan di wilayah Sembalokan. Anak-anak kemudian ikut pindah. Untuk SMP dan SMA, Pulau Miang belum memiliki sekolah.
Usulan pembangunan SMP pernah diajukan ke pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun, menurut Aldo, usulan tersebut terkendala syarat jumlah sekolah dasar pendukung. Ia kini memiliki cita-cita lain, yakni mendirikan pondok pesantren di Pulau Miang. Lahan disebut sudah tersedia, tinggal anggarannya lagi.
Ada Gedung SPPG, tetapi Belum Jelas
Di dekat tempat penginapan terdapat sebuah bangunan yang disiapkan untuk program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bagian dari program Makan Bergizi Gratis.
Namun, pemerintah desa mengaku belum menerima laporan resmi mengenai operasional fasilitas tersebut. Aldo mengatakan belum mengetahui secara pasti kapan gedung itu mulai beroperasi, siapa pengelolanya, dan bagaimana mekanismenya.
Dia juga mendengar kabar mengenai pihak pemborong yang berhenti karena persoalan pembayaran. Namun, dia menegaskan belum mengetahui detailnya dan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
Sumur Minyak Tua yang Belum Menjadi Wisata
Selain laut, Pulau Miang juga memiliki potensi lain: sumur minyak tua yang oleh warga dikenal sebagai lantung. Menurut Aldo, sumur tersebut sudah ada sejak dia kecil dan merupakan peninggalan zaman Belanda. Dahulu minyaknya digunakan warga untuk menyalakan obor bambu.
Kini, sumur tersebut sebenarnya bisa dikembangkan sebagai objek wisata sejarah. Beberapa kali survei disebut pernah dilakukan oleh pihak pemerintah maupun perusahaan. Tetapi belum ada pengembangan lebih lanjut.
Persoalannya kembali pada biaya. Tanah tempat sumur berada memang milik warga, tetapi sumber daya minyak di dalamnya merupakan kewenangan negara. Sementara itu, biaya pengelolaan dan operasional dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan potensi pendapatannya.
Sumur tua itu akhirnya tetap berada di tempatnya, menjadi bagian dari sejarah Pulau Miang yang belum menemukan bentuk baru sebagai destinasi wisata.
Sungguh sangat beruntung diajak Dinas Pariwisata Kaltim dalam berkunjung ke Pulau Miang. Selama perjalanan pulang, Pulau Miang meninggalkan kesan yang lebih rumit daripada sekadar gambar laut biru.
Di permukaan, dia adalah pulau dengan air jernih, ikan, terumbu karang, homestay, makanan laut, dan warga yang ramah. Namun, di balik itu ada genset yang harus menyala setiap malam. Ada PLTS yang menunggu teknisi. Ada sinyal yang putus-putus. Ada nelayan yang harus pergi lebih jauh untuk mencari ikan.
Ada kapal besar yang menjadi perhatian karena jangkar dan aktivitasnya di sekitar terumbu karang. Ada sekolah dengan tiga murid baru. Ada Pokdarwis yang sedang mencoba membangun sistem wisata dari awal. Karena itu, mengembangkan Pulau Miang sebagai desa wisata tidak cukup dengan promosi.
Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang lebih mendasar: memastikan listrik stabil, memperbaiki akses, memperkuat komunikasi, menata kapal, menjaga terumbu karang, meningkatkan kapasitas pemandu, serta memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama ekonomi wisata.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Muhammad Faisal mengatakan, berbagai temuan selama kunjungan tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dan dikoordinasikan. "Tentu akan kita respon, nanti kita akan tindaklanjuti," ungkapnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki