KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Peta belanja wajib pendidikan Kaltim tahun depan mengalami kenaikan selepas adanya pergeseran anggaran dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Porsinya kini mencapai Rp3,2 triliun atau sekitar 27 persen dari proyeksi APBD Kaltim yang dipatok Rp12,1 triliun. Angka itu terdiri dari belanja pendidikan sebesar Rp1,873 triliun. Sementara Rp1,1 triliun lainnya masuk untuk membiayai gaji dan tunjangan tenaga pendidik.
Persentase tersebut memang berada di atas ambang minimal 20 persen belanja pendidikan yang diamanatkan konstitusi. Namun, bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, besarnya nominal yang diplot belum sepenuhnya menjawab persoalan.
Baca Juga: DPRD Kaltim Bikin Pansus Raperda MBLB, Pangkas Izin 400 Hari dan Genjot PAD
Banggar masih ingin membedah lebih dalam ke mana saja anggaran tersebut mengalir. Terutama memastikan berapa porsi yang benar-benar dikelola Dinas Pendidikan untuk pengembangan sektor pendidikan di Kaltim.
"Supaya anggaran itu benar-benar peruntukannya murni untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan yang jadi kewenangan daerah, yang benar-benar wajib dipenuhi daerah," kata Sarkowi V Zahry beberapa waktu lalu. Dewan, kata dia, tetap berkomitmen mendorong belanja pendidikan berada minimal di ambang batas konstitusional sebesar 20 persen, bahkan jika mungkin melampauinya.
Namun, komitmen itu tidak berarti seluruh komponen pembiayaan yang berkaitan dengan pendidikan bisa begitu saja dimasukkan sebagai belanja wajib daerah. Harus jelas mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang berada di luar kewenangan tersebut. Di Kaltim, kewenangan provinsi berada pada pendidikan tingkat SMA, SMK, serta SLB.
Baca Juga: Bantuan Pangan 9,7 Ton Tiba di Mahulu, Bupati Angela Fokuskan ke Long Apari dan Long Pahangai
Karena itu, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada rapat kerja berikutnya akan ditujukan untuk menguji kembali program-program yang sudah disusun.
Banggar ingin memastikan belanja pendidikan bukan sekadar memenuhi angka persentase. Tapi juga kebutuhan daerah yang bisa direalisasikan. Salah satunya soal renovasi sekolah hingga pembangunan gedung sekolah baru.
"Karena itu persentase 27 persen itu perlu di-breakdown (diurai), sehingga bisa terukur program-program pendidikan yang disusun bisa benar-benar menjawab kebutuhan prioritas daerah," katanya mengakhiri. (riz)
Editor : Muhammad Rizki