KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Ruang fiskal Pemprov Kaltim semakin sempit. Dengan anggaran sekitar Rp 12,1 triliun, pemerintah daerah harus mengerem belanja yang dinilai kurang mendesak. Namun, sejumlah program unggulan tetap dipertahankan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Muhaimin mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemprov Kaltim disebut memusatkan belanja pada empat sektor utama; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). “Karena anggaran kita hanya Rp 12,1 triliun, program-program prioritas seperti Gratispol dan Jospol tetap berjalan,” kata Muhaimin, Kamis (20/8).
Baca Juga: Di Tengah Tekanan Fiskal APBD 2027, DPRD Kaltim Minta Anggaran Operasional Internal Minta Dipertebal
Pemprov Kaltim, kata dia, lebih memilih efisiensi pada belanja yang dianggap tidak berhubungan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Salah satunya adalah perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja sejenisnya. Karena itulah belanja mandatori seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.
Pemprov Kaltim, lanjut Muhaimin, berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tidak ikut terpangkas akibat pengetatan fiskal. Sementara disinggung soal program Gratispol, Muhaimin memastikan kebutuhan penerima manfaat masih diakomodasi. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan riil anggaran.
“Insyaallah seluruh kebutuhan masih terakomodasi,” ucapnya. Menurutnya, ketika anggaran 2026 disusun, Pemprov Kaltim masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya.
Baca Juga: Aktivitas Bongkar Muat Raksasa tapi PAD Nol, Ketua DPRD Kaltim Sorot Kontribusi STS Muara Berau
Kondisi tersebut turut menopang pelaksanaan program. Namun, kini pemerintah harus kembali menyesuaikan belanja dengan kondisi fiskal terkini. Program Gratispol yang berada di luar sektor pendidikan juga tidak serta-merta dihapus. Hanya, porsinya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Semua program masih tetap ada. Namun karena anggaran terbatas, ada beberapa yang porsinya dikurangi,” jelasnya. Misalnya, untuk grarispol pendidikan, tetap ditempatkan sebagai prioritas. Sementara program seperti umrah gratis akan kembali disesuaikan dengan kapasitas anggaran. “Kalau memang memungkinkan, tentu tetap akan dilaksanakan,” kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki