SAMARINDA – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian mendapat penugasan baru di parlemen. Setelah cukup lama berkiprah di Komisi X, termasuk sebagai ketua, kini Hetifah ditugaskan sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.
Penugasan tersebut diterimanya pada 18 Agustus 2026. Bersamaan dengan perpindahan komisi, Hetifah juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar bidang kesejahteraan rakyat yang mengoordinasikan Komisi VIII, IX, dan X.
Perpindahan itu dinilai menjadi perubahan cukup signifikan setelah perjalanan panjangnya di Komisi X. Selama berada di komisi tersebut, Hetifah pernah menjabat sebagai anggota, wakil ketua, hingga ketua, dengan berbagai agenda terkait pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, riset, dan pembangunan sumber daya manusia.
“Saya menghormati keputusan dan penugasan yang diberikan Fraksi. Sekarang saya ingin melihat ke depan dan menjadikan amanah baru ini sebagai kesempatan untuk menekuni bidang-bidang baru, memperluas ruang pengabdian, sekaligus membawa pengalaman yang sudah saya miliki untuk memberikan kontribusi yang lebih luas,” ujar Hetifah.
Di Komisi VIII, Hetifah akan menangani bidang agama, sosial, haji dan umrah, serta penanggulangan bencana. Perempuan, anak, dan kelompok rentan juga menjadi perhatian yang ingin diperkuatnya.
Menurut Hetifah, kebijakan sosial tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian bantuan. Program pemerintah perlu diarahkan pada pemberdayaan agar masyarakat memiliki kapasitas dan kemandirian yang lebih kuat.
Meski meninggalkan Komisi X, Hetifah menegaskan isu pendidikan tetap menjadi perhatian. Komisi VIII memiliki ruang lingkup yang bersinggungan dengan pendidikan keagamaan, mulai madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan.
Baca Juga: Hetifah Dukung Putusan MK: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tak Lagi Diambil dari Dana Pendidikan
Pengalaman selama di Komisi X akan digunakan untuk mengawal peningkatan mutu pendidikan keagamaan, kesejahteraan pendidik, sarana dan prasarana, serta pemerataan akses pendidikan.
Perhatian terhadap pendidikan juga tetap dapat dilakukan melalui posisi barunya di Fraksi Golkar. Sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan rakyat, Hetifah mengoordinasikan Komisi VIII, IX, dan X.
Cakupan itu membuatnya ingin melihat persoalan kesejahteraan secara lintas sektor. Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, keagamaan, hingga kebencanaan dinilai saling berkaitan sehingga penanganannya tidak selalu bisa dilakukan secara sektoral.
Untuk Kaltim, Hetifah mengatakan akan terlebih dahulu mendalami persoalan dan menyerap aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan. Perkembangan daerah yang pesat, termasuk hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), dinilai menghadirkan tantangan sosial yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia menegaskan perpindahan komisi tidak berarti agenda pendidikan yang selama ini dikawal berhenti. Menurutnya, agenda tersebut telah menjadi kerja kelembagaan yang dapat dilanjutkan pimpinan dan anggota Komisi X.
Terkait pertimbangan di balik perubahan penugasan, Hetifah menyerahkannya kepada pimpinan Fraksi Partai Golkar dan memilih tidak berspekulasi.
“Bagi saya, yang terpenting bukan semata di posisi mana kita ditempatkan, tetapi apa yang dapat kita kerjakan dan perjuangkan dari posisi tersebut, terutama bagi masyarakat Kalimantan Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada saya,” pungkasnya. (kpg/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan