KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Sektor batu bara masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi di Kalimantan Timur. Namun, ketergantungan itu mulai dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus diubah. Sekitar 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih ditopang sektor pertambangan batu bara, dengan serapan tenaga kerja sekitar 46 ribu orang.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Kaltim mematangkan desain transformasi ekonomi hingga 2045, guna menyiapkan sumber pertumbuhan baru agar perekonomian daerah tidak terus bergantung pada komoditas yang rentan terhadap perubahan harga dan permintaan global.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Wahyu Gatut Purboyo mengatakan, transformasi ekonomi dibutuhkan untuk memperkuat sektor unggulan yang sudah ada sekaligus menyiapkan industri baru yang lebih berkelanjutan.
“Transformasi ekonomi diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang sudah ada sekaligus mempersiapkan industri-industri baru yang lebih berkelanjutan dan sesuai perkembangan global,” ujarnya.
Menurut Wahyu, arah transformasi tidak sekadar menggeser ketergantungan dari satu sektor ke sektor lain. Pemerintah juga mendorong lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dari Kehutanan, Batu Bara, ke Sawit
Jejak perubahan struktur ekonomi Kaltim, kata dia, sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Pada era 1970-an, ekonomi daerah banyak ditopang sektor kehutanan. Memasuki awal 2000-an, batu bara mengambil alih sebagai salah satu penggerak utama ekonomi.
Kini, perkebunan, khususnya kelapa sawit, mulai menunjukkan kontribusi yang semakin besar. “Pertambangan memang masih menjadi sektor utama, tetapi sumber daya itu tidak selamanya ada. Karena itu, kita harus menyiapkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan,” tegas Wahyu.
Hilirisasi Jadi Andalan
Sejumlah sektor di luar pertambangan dipetakan untuk menjadi sumber pertumbuhan baru, mulai dari hilirisasi perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga investasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan, Pemprov Kaltim bersama lembaga kerja sama pembangunan Jerman, GIZ, tengah menyusun perencanaan transformasi ekonomi tersebut. Skema jangka panjang disiapkan hingga 2045, sementara tahapan jangka pendek diarahkan sampai 2029.
“Ini kan kerja sama Pemprov Kaltim lewat Bapenda dengan GIZ. Kebutuhan kita adalah menyiapkan perencanaan untuk transformasi ekonomi Kaltim. Jadi skenarionya disiapkan sampai dengan 2045, tapi ada skenario jangka pendeknya sampai dengan 2029,” kata Sri, Rabu (19/8).
Pembahasan kini memasuki putaran ketiga melalui forum multipihak. Pemerintah menghimpun masukan sekaligus komitmen dari berbagai pihak, termasuk perusahaan, masyarakat sipil, dan perbankan.
Baca Juga: Aktivitas Bongkar Muat Raksasa tapi PAD Nol, Ketua DPRD Kaltim Sorot Kontribusi STS Muara Berau
Sri mengatakan, komitmen dari berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjalankan transformasi ekonomi. Pemerintah tidak ingin perubahan struktur ekonomi hanya menjadi agenda pemerintah daerah, tetapi dikerjakan bersama sesuai peran masing-masing.
“Dari semua pihak menyatakan bahwa tentu siap mendukung dengan rencana transformasi ekonomi Kaltim dan tentu siap berkolaborasi. Itu yang kita perlukan, komitmen, kolaborasi di dalam pelaksanaan transformasi ekonomi di Kaltim,” ujarnya.
Nasib Pekerja Tambang Pascatambang
Pada pemetaan awal, sejumlah sektor disebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru Kaltim, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, dan investasi.
Namun, pemerintah juga tidak serta-merta meninggalkan sektor pertambangan. Perhatian justru diarahkan pada persoalan yang muncul ketika kegiatan pertambangan berakhir.
“Jadi ketika pascatambangnya, pascatambang itu akan seperti apa, pekerja tambangnya dan sebagainya, ini isu-isu yang nanti akan menjadi bagian di dalam rencana transformasi ekonomi,” jelasnya.
Tahapan jangka pendek transformasi ekonomi akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim. Sri menyebut target 2029 menjadi penting karena pemerintah hanya memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk menyiapkan langkah konkret.
“Kenapa jadi pendek? Karena kan sekarang sudah 2026,” katanya. Karena itu, setelah desain transformasi ekonomi diluncurkan, pemerintah akan menentukan langkah yang bisa segera dilakukan dalam tiga tahun ke depan. “Jadi jangka pendek nanti bagaimana, nih, apa yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan pelaksanaan transformasi ekonomi,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki