KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Masuk dalam kelompok keluarga miskin tidak otomatis membuat anak bersedia masuk Sekolah Rakyat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissospemmas) Samarinda menemukan sejumlah anak yang memenuhi kriteria justru menolak karena masih memiliki tanggung jawab membantu keluarga.
Kondisi itu diketahui dalam proses penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat di Samarinda. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, penerimaan Sekolah Rakyat dilakukan dengan mekanisme jemput bola. Pemerintah mendatangi anak-anak yang dinilai memenuhi persyaratan, bukan menunggu orang tua mendaftarkan anaknya.
Kepala Dissospemmas Samarinda, Mochammad Arif Surochman mengatakan, penjangkauan dilakukan secara terintegrasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Samarinda Tambah 120 Siswa, Tak Menunggu Pendaftar tapi Jemput Calon Siswa
“Sesuai petunjuk dari kementerian, pihak kami yang mendatangi. Jadi, bukan pendaftaran tapi kami lakukan penjangkauan atau mendatangi anak-anak yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya Arif.
Namun, proses penjangkauan tidak selalu berujung pada kesediaan anak untuk bersekolah. Pihaknya menemukan kondisi sosial keluarga menjadi salah satu pertimbangan. “Jadi, memang perlu pendekatan karena terkadang kami menemukan calon murid yang berada di desil 1 misalnya, tapi kondisinya membantu orang tua, punya peran menjaga adik atau membantu orang tua mencari nafkah,” katanya.
Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, keberadaan anak di rumah terkadang memiliki peran penting. Anak bisa menjadi tenaga yang membantu pekerjaan orang tua maupun menjaga anggota keluarga lainnya. Karena itu, meski seorang anak masuk dalam data kelompok sasaran, pemerintah tidak bisa serta-merta memindahkannya ke Sekolah Rakyat.
“Banyak faktor. Bagi orang tua, anak juga selama ini membantu mereka, misalnya dalam pekerjaan atau kebutuhan keluarga. Jadi, ketika anak itu terdata dan kami datangi, tidak otomatis mereka mau masuk Sekolah Rakyat. Ada juga yang tidak mau atau tidak bersedia,” tuturnya.
Baca Juga: Bukan Cuma Belajar, Siswa SD Sekolah Rakyat Samarinda Dilatih Hidup Mandiri
Pihaknya menegaskan, penolakan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik. Pemerintah memilih melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman kepada anak dan keluarga mengenai program serta manfaat yang akan diperoleh.
Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan program yang dapat memaksa anak untuk bersekolah. Karena itu, pendekatan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tenaga sosial yang selama ini dekat dengan keluarga penerima manfaat.
“Jadi, kami menjelaskan program ini, termasuk manfaat dan apa saja yang akan didapatkan anak ke depannya. Penjelasan itu kami sampaikan kepada keluarga melalui tenaga pendamping PKH, TKSK, dan PSM yang juga terlibat,” katanya.
Pada penerimaan awal tahun ini, Samarinda mendapatkan kuota 270 peserta didik. Kuota tersebut terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 SMP, dan 90 SMA. Dissos menyebut terdapat penambahan kuota yang masih dalam proses.
Meski demikian, Pihaknya tidak menyebut seluruh anak yang memenuhi kriteria penjangkauan dapat langsung tertampung. Proses dilakukan berdasarkan kuota dan kesediaan calon peserta didik. “Yang pasti, penjangkauan dilakukan sampai kuota terpenuhi. Begitu kuota terpenuhi, proses penjangkauan ditutup. Jika ada calon siswa yang didatangi tetapi tidak bersedia, kami beralih ke anak lainnya,” jelasnya.
Fenomena tersebut menunjukkan persoalan akses pendidikan bagi keluarga miskin tidak selalu berhenti pada tersedianya sekolah. Bagi sebagian keluarga, keputusan menyekolahkan anak juga beririsan dengan kebutuhan ekonomi dan pembagian peran di dalam rumah tangga.
Baca Juga: Usia 14 Tahun Baru Masuk SD, Sekolah Rakyat Terapkan Sistem Multi Entry Multi Exit
Dia menyebut di antara kelompok yang menjadi perhatian Sekolah Rakyat terdapat anak putus sekolah maupun anak yang menghadapi persoalan sosial dan membutuhkan pendampingan.
Karena itu, pendekatan kepada keluarga menjadi bagian penting dalam proses penerimaan. Pemerintah tidak hanya mencari anak yang memenuhi kriteria secara administratif, tetapi juga berupaya memastikan mereka bersedia mendapatkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo