KALTIMPOST.ID-Tingginya jumlah hotspot membuat Berau dan Kutim mendapat perhatian lebih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.
Selain jumlah titik panas, luas wilayah kedua daerah tersebut juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
Pelaksana Harian (Plh) Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto menjelaskan, data hotspot berbeda dengan data kejadian karhutla yang dilaporkan pemerintah daerah. Perbedaan tersebut terjadi karena sumber dan mekanisme pencatatan yang tidak sama.
Laporan kejadian di lapangan juga bersifat dinamis dan dapat berubah seiring masuknya informasi terbaru dari kabupaten dan kota.
Baca Juga: LAPSUS: 936 Hektare Hutan di Kaltim Terbakar, Anggota DPR Hetifah Ingatkan Ancaman Belum Berakhir
Karena itu, BPBD tidak hanya mengandalkan pemantauan satelit. Informasi lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menentukan langkah penanganan.
Untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, BPBD Kaltim berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, relawan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).
Untuk kawasan kehutanan, pemantauan dilakukan melalui jajaran Dinas Kehutanan dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berada di lapangan. Sementara kawasan perkebunan menjadi bagian dari pemantauan Dinas Perkebunan.
“Penanganan itu bukan hanya petugas saja. Semua elemen masyarakat, apalagi masyarakat yang terdampak dan berada di sekitar, harus waspada dan hati-hati,” ujar Sugeng.
BPBD juga rutin menyampaikan peringatan dini melalui siaran radio siaga bencana setiap pagi. Informasi tersebut mengacu pada data BMKG, termasuk prakiraan cuaca dan kondisi yang berpotensi meningkatkan ancaman karhutla.
Koordinasi dengan TNI dan Polri juga terus dilakukan, baik melalui rapat koordinasi maupun kegiatan kesiapsiagaan di lapangan. Menurut Sugeng, keterlibatan kedua institusi tersebut penting hingga tingkat tapak.
Baca Juga: KONI Balikpapan Bidik Juara Porprov Kaltim 2026, Nasib 64 Cabor Ditentukan pada 9 September
Babinsa dan Bhabinkamtibmas bersama petugas BPBD, perangkat daerah, relawan, serta masyarakat turut melakukan pemantauan dan penanganan apabila terjadi kebakaran.
“Kalau untuk koordinasi, kita sangat baik. Itu sudah arahan Presiden, yakni libatkan TNI, Polisi,” katanya. (rd)
Editor : Romdani.