KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Program Keluarga Harapan (PKH) tak boleh dianggap sekadar bantuan sosial. Program dari pemerintah pusat ini juga perlu diarahkan sebagai jalur untuk membawa kemandirian ekonomi dan kesejahteraan ke para keluarga penerima manfaat (KPM).
Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian di hadapan 100 pendamping dan relawan PKH dari Samarinda dan Kutai Kartanegara dalam kegiatan bertajuk “Inovasi Digital untuk Memperkuat Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat PKH” yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Selasa, 25 Agustus 2026.
Menurut Hetifah, pemberdayaan KPM tak bisa hanya mengandalkan bantuan yang ada. Perlu upaya panjang untuk mendukung dari berbagai sektor, baik dari pendidikan, peningkatan keterampilan, pendampingan, pengembangan usaha hingga mendorong peningkatan pendapatan. “PKH bukan sekadar Program Keluarga Harapan, tetapi harus menjadi Program Keluarga Hebat,” tegas wakil Kaltim di DPR RI.
Baca Juga: Tragis! Bocah 4 Tahun di Balikpapan Meninggal Terjebak Kebakaran Usai Sempat Minta Tolong
Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut. Teknologi membuka akses yang lebih luas bagi keluarga terhadap informasi pendidikan, pelatihan, pekerjaan, layanan pemerintah hingga pemasaran produk.
Pemanfaatannya pun tak meati rumit. Ibu rumah tangga, misalnya, bisa memanfaatkan WhatsApp atau media sosial untuk memperluas pasar produk yang dibuat. Sementara petani, nelayan, peternak, pedagang maupun pekerja dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi harga, pasar, peluang kerja dan pelatihan.
“Sebagai contoh pemanfaatan WhatsApp dan media sosial bagi ibu rumah tangga untuk memperluas pemasaran produk, sementara petani, nelayan, peternak, pedagang, maupun pekerja dapat memanfaatkan teknologi untuk memperoleh informasi pasar, harga, peluang kerja, pelatihan, serta melakukan transaksi digital,” jelasnya.
Windie Karina Farmawati, salah satu narasumber, menilai perubahan cara pandang juga menjadi bagian penting. KPM jangan terus ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai keluarga yang memiliki potensi untuk berkembang.
Baca Juga: Air Laut Masuk Sungai Mahakam: IPA Pulau Atas, IPA Palaran, dan IPA Kalhol Kurangi Jam Produksi Air
“Pendampingan harus membantu KPM melihat potensi yang mereka miliki dan mengubah teknologi menjadi alat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Asril dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN. Menurutnya, teknologi akan memberi manfaat lebih besar jika digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ditopang data yang tepat. “Teknologi akan lebih bermanfaat ketika digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan didukung data yang tepat,” ujarnya.
Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, menambahkan, peningkatan kapasitas pengetahuan para pendamping menjadi penting. Sebab, teknologi tak hanya bisa membantu kerja-kerja PKH, tetapi juga memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan keluarga rentan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, inovasi teknologi perlu terus didorong agar pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan cara-cara lama.
Kembali ke Hetifah, dia menilai kolaborasi menjadi kunci. Transformasi digital tidak boleh berhenti pada pengenalan teknologi, tetapi harus terasa dalam kehidupan keluarga penerima manfaat.
“Kita harus memastikan teknologi tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi alat untuk membuat keluarga lebih berdaya, produktif, dan mandiri. Inilah arah PKH yang harus kita perjuangkan,” tandasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki