KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mulai mengusik aktivitas pendidikan. Di tengah kualitas udara yang memburuk di sejumlah daerah, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta sekolah di wilayah dengan kategori udara berbahaya untuk sementara menerapkan pembelajaran secara daring.
Kondisi kualitas udara di Benua Etam memang tak bisa dianggap enteng. Berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara (ISPU), hanya Kota Bontang yang saat ini berada dalam kategori baik dengan skor 0–50.
Sementara itu, sejumlah kabupaten dan kota lainnya berada pada kategori sedang dengan skor 51–100 hingga tidak sehat dengan skor 101–200. Bahkan, beberapa titik di Kabupaten Kutai Barat mencatat ISPU di atas 300 atau masuk kategori berbahaya.
Baca Juga: Kabut Asap Makin Pekat di Kutai Barat, ISPU Tembus 138 dan Sekolah Terapkan Belajar dari Rumah
Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi mengambil langkah antisipasi, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah. “Untuk daerah-daerah yang masuk kategori berbahaya, saya minta sekolah-sekolah sementara daring dulu,” kata Rudy, Senin (31/8).
Menurut Rudy, persoalan kualitas udara tidak hanya dilihat dari satu parameter pencemar. Pemantauan mencakup sejumlah polutan, di antaranya karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon permukaan, hingga partikel debu.
Rudy mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah. Dia menilai api masih bisa dipadamkan ketika kebakaran terjadi. Namun, asap yang dihasilkan jauh lebih sulit dikendalikan dan dapat menyebar ke wilayah lain.
“Kalau kita membakar, mungkin apinya bisa padam atau kita padamkan. Tapi asapnya tidak bisa kita kendalikan. Ini akan menjadi masalah dan berbahaya bagi kesehatan,” tegasnya.
Baca Juga: Gaji PPPK Dialihkan ke APBN! DPRD Kaltim: Daerah Berterima Kasih Beban APBD Berkurang
Di sisi lain, Rudy Mas'ud meminta persoalan pencemaran udara di Kaltim tidak serta-merta hanya dikaitkan dengan karhutla. Aktivitas industri dan kegiatan ekonomi lainnya juga perlu ditelusuri. Pertambangan batu bara dan perkebunan, misalnya, diminta turut dikaji kontribusinya terhadap penurunan kualitas udara.
Pemerintah ingin mengetahui secara pasti sumber pencemar yang memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah. Untuk itu, Rudy meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim melakukan kajian secara menyeluruh. “Saya minta Dinas Lingkungan Hidup buat kajian komprehensif untuk masalah ini,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki