KALTIMPOST.ID-DPRD Kaltim mempertimbangkan opsi pemanggilan manajemen Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas.
Langkah itu diambil menyusul kelangkaan dan antrean panjang pengisian BBM jenis pertalite yang kian meluas di 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
Kondisi tersebut ditengarai terjadi akibat imbas pemangkasan kuota BBM bersubsidi oleh BPH Migas dalam tiga tahun terakhir. Seperti yang terjadi di Balikpapan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menuturkan bahwa krisis distribusi ini sangat memprihatinkan, terutama bagi masyarakat Balikpapan yang berdampingan langsung dengan fasilitas pengolahan energi.
“Jangan seolah-olah Balikpapan ini dianggap orang mampu semua yang tidak berhak mendapatkan pertalite,” ujar Nurhadi.
Baca Juga: 5.000 Jamaah Padati Balikpapan Islamic Center, Maulid Akbar Bersama Ustaz Das’ad Latief
Ia menekankan, warga Balikpapan menanggung risiko keselamatan yang tinggi karena berdekatan dengan kilang minyak terbesar se-ASEAN.
Namun, keberadaan kilang tersebut tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan saat warga harus antre berjam-jam demi mendapatkan BBM.
“Risikonya sangat dekat. Masa kita cuma kebagian dapat obor minyak saja sebagai pemandangan,” tegasnya.
Nurhadi menambahkan, masyarakat Balikpapan tidak pernah menuntut harga BBM lebih murah atau meminta hak istimewa (privilege).
Situasi daerah pun selalu kondusif dan tidak pernah diwarnai aksi demonstrasi ketika ada kenaikan harga. “Tapi setidaknya kami itu dimudahkan lah untuk membeli,” katanya.
Baca Juga: Hunian Hotel Berbintang Balikpapan Naik Jadi 58,43 Persen, tapi Turun Dibanding Juni 2026
Masalah itu ternyata tidak hanya menimpa Balikpapan. Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil kunjungan kerja DPRD Kaltim, fenomena antrean panjang BBM juga terjadi di Bontang, Samarinda, hingga Kutai Timur.
Saat kunjungan kerja di Bontang, Nurhadi melihat temuan yang sama. Masyarakat di sana antre BBM dan mengira ada masalah distribusi dari Balikpapan. “Saya jelaskan, kami yang berada di ring satu kilang pun mengalami hal yang sama,” kata Nurhadi.
Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi sektor energi terus mengawal permasalahan ini.
Meski tiap pemerintah kabupaten/kota telah berupaya menanyakan masalah tersebut ke pihak terkait, DPRD Kaltim siap mengambil tindakan tegas jika krisis ini terus berlanjut.
“Kami masih menunggu, dan besar kemungkinan kita panggil kalau memang terus-terusan begini,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.