KALTIMPOST.ID,SIDOARJO–Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi tegas berupa suspensi berat selama 30 hari terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Angin, Sidoarjo, Jawa Timur. Langkah ini diambil buntut kasus keracunan massal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 566 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan sejumlah murid sekolah dasar.
Selain penghentian operasional sementara, BGN juga mengusulkan pemecatan terhadap Kepala SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Rafli Ridho.
Baca Juga: Tragedi MBG di Sidoarjo, 500 Santri Keracunan, Puluhan Masih Rawat Inap
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sudena, menegaskan bahwa usulan pencopotan dan pergantian pimpinan SPPG tersebut sedang diproses. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan penanganan medis seluruh korban berjalan optimal.
"Kami mengusulkan pencopotan sekaligus pergantian kepala SPPG. Namun saat ini kita fokus melakukan penyelamatan dan memastikan kesehatan anak-anak kita yang dirawat di beberapa rumah sakit," kata Sudena, dikutip Kamis (3/9).
Baca Juga: Kasus Dugaan Keracunan Santri Massal di Sidoarjo, Operasional SPPG Kalitengah Dihentikan
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, total korban mencapai 566 santri. Jumlah tersebut bertambah setelah ada evakuasi susulan sebanyak 35 orang ke RSUD Sidoarjo dan RS Delta Surya. Selain santri, lima siswa dari SDN Kalitengah 1 dan SDN Kalitengah 2 juga dilaporkan mengalami gejala keracunan serupa.
Sementara itu, menanggapi sanksi dan usulan pemecatan tersebut, Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya. Ia mengklaim proses pengolahan makanan sebenarnya dilakukan sesuai prosedur rutin, dimulai pukul 00.00 WIB dan didistribusikan sekitar pukul 11.00 WIB.
Baca Juga: Santri Ponpes Manbaul Hikam Keracunan Massal, Ini Menu MBG yang Disantap Sebelum Kejadian
"Mohon maaf, saya menyesal," kata Rafli singkat.
DPR Minta Evaluasi Total SOP
Inisiden keracunan massal program MBG ini turut memicu reaksi keras dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap standard operating procedure (SOP) dan tata kelola penyediaan makanan di lapangan.
Baca Juga: Kunjungan Wisman ke Kaltim Turun, tapi Dua Negara Ini Masih Mendominasi
"Jangankan puluhan atau ratusan, satu siswa pun tidak boleh menjadi korban akibat tata kelola yang tidak baik. Program MBG ini sangat bagus, tetapi siapa pun yang terlibat harus bekerja betul-betul sesuai SOP," tegas Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia mendorong BGN untuk memperketat pengawasan di seluruh SPPG agar kasus serupa tidak terulang di wilayah lain di Indonesia.(*)