KALTIMPOST.ID-Antrean kendaraan di SPBU di terjadi di semua daerah di Kaltim. Mereka mengular menunggu giliran untuk mendapatkan pertalite.
Seperti di Kutai Timur (Kutim) yang juga menjadi pemandangan sehari-hari. Masyarakat bahkan rela menunggu hingga dini hari untuk mendapatkan pertalite maupun solar.
Antrean tidak hanya terbentuk ketika pasokan tiba. Di sejumlah SPBU, kendaraan sudah memadati lokasi sebelum BBM datang. Warga akhirnya harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
Kondisi tersebut turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Pertalite yang umumnya dijual sekitar Rp 13 ribu per liter, di sejumlah kecamatan mencapai Rp 18 ribu. Bahkan, pada momentum tertentu, harga di Kongbeng dan Muara Wahau sempat menyentuh Rp 25 ribu per liter.
Baca Juga: Polda Kaltim Gandeng Paguyuban Demak Kalijogo Balikpapan Jaga Kamtibmas, CCTV Jadi Perhatian
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menambah kuota maupun membangun SPBU baru melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurutnya, persoalan utama justru berada pada praktik pengetapan BBM dan tingginya kebutuhan sektor industri.
“Masalahnya bukan SPBU, BBM ini. Masalahnya di subsidi minyak. Kalau subsidi dihapuskan, tidak ada antrean-antrean lagi BBM,” ujarnya.
Mahyunadi menilai disparitas harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi membuka ruang bagi praktik pengetapan. BBM yang diperoleh dengan harga subsidi, menurut dia, berpotensi dijual kembali untuk kebutuhan industri.
“Akar masalah antrean BBM ini ada dua. Pengetap dan industri. Kenapa pengetap? Karena ada subsidi, ada permainan. Pengetap jual ke industri,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan praktik blending atau pengoplosan yang dinilai sulit dihentikan selama selisih harga masih tinggi.
Baca Juga: Lebih dari 30 Cosplayer Ramaikan e-Walk Balikpapan, Kamen Rider hingga Mobile Legends Unjuk Aksi
Karena itu, Mahyunadi menilai skema subsidi BBM perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, tidak semua masyarakat kurang mampu menikmati subsidi karena sebagian bahkan tidak memiliki kendaraan bermotor.
Mahyunadi juga tidak menutup kemungkinan adanya persoalan pada rantai penyaluran. Namun, ia menegaskan pernyataan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu. “Bisa jadi justru permainannya di pemilik SPBU. Bisa jadi, saya tidak menuduh,” ucapnya. (rd)
Editor : Romdani.