BALIKPAPAN-Kaltim berada pada posisi yang paradoks. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi nasional. Di saat bersamaan, Kaltim kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), pusat pemerintahan baru Indonesia. Namun, kebutuhan energi paling dasar masyarakat justru masih menghadapi persoalan.
Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan pertalite terjadi di sejumlah wilayah. Konsumen harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Di sisi lain, tidak semua SPBU melayani pertalite sehingga beban konsumen terkonsentrasi pada titik tertentu.
Persoalan kemudian melebar. Mulai dari keterbatasan kuota, jumlah SPBU penyalur, kesiapan SPBU baru, hingga dugaan pembelian berulang dan penggunaan banyak barcode.
Ditemui awak media Rabu (9/9) lalu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, Pemprov Kaltim masih berkoordinasi dengan pihak terkait agar pengurangan kuota BBM dapat dikembalikan. Pemerintah daerah berharap persoalan tersebut segera memperoleh kepastian.
Baca Juga: Polda Kaltim Gandeng Paguyuban Demak Kalijogo Balikpapan Jaga Kamtibmas, CCTV Jadi Perhatian
“Itu komunikasi terus berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini tetap bisa dikembalikan. Karena kalau enggak dikembalikan, maka Kaltim akan berdampak,” kata Seno.
Menurut dia, persoalan BBM datang ketika kondisi ekonomi masyarakat juga tengah menghadapi tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan dan aktivitas ekonomi daerah.
“Sudah RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) kita turun semua, masyarakat banyak pengangguran. Sekarang tambah lagi kekurangan BBM,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Kaltim meminta agar persoalan pasokan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong agar distribusi BBM kepada SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. “Maka kami mendorong Pertamina agar tidak melakukan pengurangan BBM,” tegasnya.
Terkait adanya dugaan mafia BBM, Pemprov Kaltim belum ingin menarik kesimpulan. Seno menegaskan pemerintah belum memiliki bukti yang cukup untuk memastikan adanya praktik tersebut. “Saya tidak bisa menjelaskan bukan mafia karena kami belum punya bukti apa pun ya,” katanya.
Menurut Seno, pemerintah saat ini lebih menitikberatkan pada kepastian distribusi. Yang terpenting, kuota yang telah ditetapkan dapat benar-benar tersalurkan kepada SPBU sesuai peruntukannya.
Baca Juga: Beli Cash, Rumah Ratusan Konsumen Balikpapan Regency Belum Juga Dibangun, Kini Bakal ke Jalur Hukum
“Jadi kami ingin yang penting adalah kuota di pom-pom bensin diberikan dengan sesuai yang ada,” ungkapnya.
Diketahui, data usulan kuota pertalite dari 10 kabupaten/kota di Kaltim menunjukkan adanya selisih cukup besar antara volume yang diajukan daerah dan alokasi yang akhirnya ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Pada 2025, misalnya, usulan kuota yang diajukan pemerintah kabupaten/kota untuk kebutuhan Pertalite mencapai 995.323,63 kiloliter. Namun, berdasarkan surat BPH Migas, alokasi yang diterima Kaltim hanya 620.624 kiloliter.
Artinya, terdapat selisih sekitar 374.699 kiloliter antara kebutuhan yang diusulkan dengan kuota yang ditetapkan. Kondisi serupa terjadi pada 2026. Bahkan, jaraknya semakin melebar. Usulan kuota dari 10 kabupaten/kota meningkat menjadi 1.034.972 kiloliter.
Kaltim Post mencari perkembangan terkini di Dinas ESDM Kaltim. Namun hingga Sabtu (12/9) permintaan wawancara belum mendapat respons. (rd)
Editor : Romdani.