KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim bersama Komite II DPD RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengungkap fakta penting.
Keberadaan posko terpadu, titik hotspot yang valid, hingga sumber air di kawasan zona merah terjadinya karhutla, menjadi topik utama dalam rapat gabungan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, kompleks Kegubernuran Kaltim, Senin (14/9) siang.
Meski Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wakilnya Seno Aji tak hadir dalam rapat, Pemprov Kaltim diwakilian oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat penanganan karhutla di Kaltim.
Salah satunya pembentukan posko terpadu yang dapat menjadi pusat koordinasi lintas instansi. “Segera membentuk posko terpadu dengan pendataan hotspot yang benar, luas lahan, hutan gambut berapa sebenarnya, kemudian berapa yang sudah ditangani, apa kebutuhannya, serta kementerian dan lembaga mana yang harus berkolaborasi,” kata Diaz selepas rapat.
Baca Juga: Empat Kali Listrik Padam dalam Sepekan, Warung Makan di Balikpapan Sepi dan Pedagang Merugi
Menurutnya, karhutla bukan persoalan yang baru terjadi di Kaltim. Kejadian serupa berulang sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. “Ini bukan bencana yang baru kali ini terjadi. Ini sudah berulang, jadi penanganannya harus segera terintegrasi,” ujarnya.
Selain pemerintah, Diaz menilai keterlibatan perusahaan swasta juga dibutuhkan, terutama untuk memperkuat ketersediaan air di wilayah yang sulit mendapatkan suplai untuk pemadaman. Dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan disebut menyatakan kesediaannya membantu pembangunan sumur bor. Lokasi pembangunan sumur sebelumnya telah dipetakan oleh TNI.
“Jumlahnya cukup banyak. Saya rasa itu di tempat-tempat yang memang diperlukan, yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan suplai air,” jelasnya. Diaz menyebut biaya pembangunan sumur bor akan bergantung pada kedalaman. Nilainya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. “Ketersediaan air menjadi hal yang sangat penting untuk pemadaman,” ujarnya.
Baca Juga: Profil Suahasil Nazara: Dari Dosen FEB UI hingga Duduki Kursi Menteri Keuangan
Data Karhutla Belum Sinkron
Persoalan lain yang mencuat dalam rapat adalah perbedaan data terkait luas lahan yang terbakar. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Hutan (SIPU), BPBD, maupun instansi lainnya disebut belum menunjukkan angka yang sama. Diaz menilai perbedaan tersebut perlu segera diselesaikan agar pemerintah memiliki satu basis data yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. “Perlu ada penggabungan data sehingga benar-benar sinkron. Apa yang terjadi di meja harus sama dengan yang ada di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, maupun sektor swasta. Di sisi lain, Diaz menyinggung absennya Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam rapat tersebut. “Kami juga tadi menunggu gubernur dan wakil gubernur, ternyata tidak ada,” singgungnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki