KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Wacana pemerintah pusat memindahkan pengelolaan gaji aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai bisa mengganggu bisnis perbankan daerah dan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menilai pemindahan pengelolaan payroll ASN berpotensi menjadi pukulan bagi bank daerah. Selama ini, pengelolaan gaji ASN melalui BPD memberi keuntungan yang turut mengalir ke kas daerah dalam bentuk dividen.
"Secara pribadi ya, bukan sikap lembaga. Secara pribadi tak setuju," katanya, Senin, 14 September 2026. Menurutnya, pengelolaan payroll ASN melalui BPD tak hanya soal teknis penempatan gaji pegawai pemerintah, tapi juga terselip kepentingan fiskal daerah. Selama ini, keuntungan dari pengelolaan dana gaji ASN bisa jadi salah satu sumber kontribusi perbankan daerah terhadap PAD.
Baca Juga: Korban Perumahan Balikpapan Regency Mengadu ke DPRD, Manajemen Bakal Didudukkan
Namun saat pengelolaan itu dialihkan ke bank milik negara, peluang keuntungan tersebut ikut berpotensi bergeser dari daerah ke pusat. Persoalannya menjadi lebih serius di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
Kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer dari pusat membuat daerah dituntut menggali dan memaksimalkan seluruh potensi pendapatannya. Ruang fiskal yang menyempit memaksa pemerintah daerah lebih berhati-hati menjaga setiap sumber penerimaan. Dalam situasi seperti itu, kehilangan satu per satu sumber pendapatan jelas bukan perkara kecil.
"Kalau satu per satu potensi pendapatan hilang, tentu daerah akan kesulitan untuk mendorong pembangunan tetap tumbuh," ujar Hasanuddin. Namun, politikus yang akrab disapa Hamas itu kembali menegaskan bahwa pandangannya terhadap wacana tersebut merupakan sikap pribadi. Bukan sikap resmi DPRD Kaltim. "Jadi itu penilaian pribadi saja. Bukan secara kelembagaan," katanya singkat. (riz)
Editor : Muhammad Rizki