KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah memberikan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mulai mendapat gambaran mengenai kebutuhan anggarannya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan program tersebut kemungkinan belum dapat diterapkan secara penuh dalam waktu dekat. Pemerintah bersama DPR masih menghitung kebutuhan dana sekaligus menyiapkan mekanisme pelaksanaannya.
Menurut Said, kebutuhan anggaran sementara untuk pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Sementara pendidikan gratis di perguruan tinggi membutuhkan tambahan sekitar Rp92 triliun.
Baca Juga: Kata Jokowi tentang Gugatan Pencalonan Gibran: Ungkap Sekolah Putranya dari Solo hingga Singapura
Dengan demikian, kebutuhan keseluruhan program diperkirakan mendekati Rp302 triliun.
Said mengatakan penerapan program akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, Banggar baru mengalokasikan sekitar Rp5 triliun sebagai bagian dari upaya memulai program tersebut.
Ia menyebut 2028 menjadi target agar pelaksanaan pendidikan gratis dapat mulai diperluas. "Insyaallah di 2028 akan menjadi kenyataan," kata Said di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Said menilai penerapan secara bertahap diperlukan agar pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan sistem, pendanaan, serta tata kelola program.
Ia membuka kemungkinan cakupan program pada 2028 berada di kisaran 60 hingga 75 persen. Setelah mekanisme berjalan dan evaluasi dilakukan, cakupan tersebut dapat diperluas hingga mencapai 100 persen pada tahun berikutnya.
Baca Juga: Vonis Nadiem Makarim Berubah: 9 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp548,76 Miliar
"Yang paling ideal bertahap. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola," ujarnya.
Selain kebutuhan biaya pendidikan, penyusunan anggaran juga akan mempertimbangkan perubahan kebijakan terkait tenaga pendidik.
Said mengatakan pemerintah juga memiliki rencana mengenai pengelolaan guru, termasuk kemungkinan penarikan guru ke pemerintah pusat selain kebijakan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kondisi tersebut, menurut dia, akan memengaruhi pola penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tim Khusus Hitung Anggaran Kuliah Gratis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan tim khusus untuk menghitung kebutuhan anggaran program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Baca Juga: IHSG Penutupan 24 September 2026 Anjlok 1,20 Persen ke 6.298, 487 Saham Berguguran
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan tim akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai kebutuhan anggaran dan skema pelaksanaannya.
Sejumlah kementerian juga akan dilibatkan dalam proses tersebut, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, serta Kementerian Keuangan.
Hasil perhitungan tersebut ditargetkan dapat diperoleh dalam waktu sekitar satu bulan untuk kemudian disampaikan kepada Presiden sebagai bahan menentukan tahapan kebijakan berikutnya.
Editor : Uways Alqadrie