KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ditengah tekanan fiskal dan adanya perubahan di tubuh Kementerian Keuangan, informasi adanya penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) jadi angin segar untuk pemerintah daerah.
DPRD Kaltim mengaku mendapat kabar jika ada peluang DBH untuk Tanah Etam berpeluang bertambah, meski informasi itu belum disertai angka pasti. "Kalau informasinya sih Insyaallah ada. Cuman belum tahu berapa dan kapan. Masih menunggu," kata Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, beberapa waktu lalu.
Politikus Partai Golkar itu menilai, dinamika hubungan daerah dan pusat ikut menjadi bagian dari proses tersebut. Termasuk intensitas kepala daerah maupun perwakilan DPRD daerah menyampaikan persoalan fiskal itu langsung ke pusat.
Baca Juga: KUA-PPAS Kaltim 2026 Disepakati, Banggar Sentil 36 Proyek Rp 132 Miliar Tanpa Detail Jelas
Menurutnya, rangkaian kunjungan dan audiensi itu menjadi ruang bagi daerah menyampaikan kondisi serta kebutuhan anggarannya secara langsung. "Mungkin banyaknya pemerintah di daerah yang melakukan kunjungan ataupun audiensi ke pemerintahan pusat jadi salah satu pertimbangannya," ujarnya.
Hasanuddin juga menyinggung peran asosiasi DPRD dari berbagai daerah yang selama ini ikut membawa isu kepentingan fiskal daerah ke tingkat nasional. Aspirasi yang disampaikan secara kolektif, kata dia, dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengevaluasi kebijakan mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. "Mungkin itu jadi masukan juga yang akhirnya dipertimbangkan Pak Presiden," singkatnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki