KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Antrean BBM di Samarinda bukan lagi sekadar urusan panjangnya barisan kendaraan di SPBU. Ketika antrean mulai memakan badan jalan, persoalan itu berubah menjadi masalah ketertiban ruang publik yang tak bisa diselesaikan SPBU sendirian.
Hiswana Migas Samarinda mendorong Pemkot Samarinda ikut turun tangan mengatur pola antrean. Salah satu skema yang dinilai bisa diterapkan ialah sistem kupon. Sistem itu dinilai bisa mengendalikan arus kendaraan yang masuk ke SPBU.
Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda, Kartika Rachmawati, mengatakan penanganan antrean membutuhkan pembagian peran yang jelas antara lembaga penyalur BBM, pemerintah kota, BPH Migas, dan pihak terkait lainnya.
“Untuk mengatasi antrean yang ada di Kota Samarinda, saya berharap pemerintah kota bisa membersamai untuk mengatur pola distribusi antreannya,” kata Kartika usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kaltim, Rabu, 30 September 2026.
Baca Juga: Antrean SPBU Mengular Bukan Berarti Stok Habis, Pertamina Patra Niaga Ungkap Bedanya Kuota
Menurut Kartika, lembaga penyalur tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang muncul dari antrean. SPBU menjalankan fungsi penyaluran BBM kepada konsumen, dari nozzle hingga kendaraan atau tangki.
Masalah muncul ketika antrean tidak lagi berada di dalam area SPBU dan itu jelas ranah pemerintah setempat. “Saya dan anggota dulung apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengurai antrean,” ujarnya.
Namun ada persoalan lain yang ikut memperpanjang barisan kendaraan, yakni pengisian BBM secara berulang. Kartika menyebut persoalan tersebut juga membutuhkan pendampingan pemkot agar penanganannya tidak berhenti di lingkungan SPBU.
Baca Juga: Balikpapan Berhasil Amankan Kuota Tambahan Pertalite, Bagaimana Nasib 9 Daerah Lain di Kaltim?
“Pengisian berulang inilah yang butuh Hiswana didampingi Pemkot,” katanya. Hiswana Migas, kata Kartika, siap mengikuti skema yang nantinya disepakati bersama Pemkot Samarinda. Termasuk jika pemerintah memilih menerapkan sistem kupon maupun pola pengaturan antrean lainnya. “Jadi, kita tidak mungkin jalan sendiri. Misalnya Hiswana jalan sendiri, karena ini harus bersama-sama dengan pemerintah kota,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki