KALTIMPOST.ID-Kenaikan harga pangan di Kaltim paling terlihat pada komoditas hortikultura, terutama cabai. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas selama September 2026 dibandingkan Agustus.
Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih mengatakan pemantauan dilakukan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan serta laporan kontributor dinas di seluruh kabupaten dan kota.
“Untuk cabai rawit merah, harga rata-rata September mencapai Rp 86.027 per kilogram atau naik 39,68 persen dibandingkan Agustus. Harga tersebut berada 50,92 persen di atas harga acuan pemerintah,” ungkap Heni, Kamis (1/10) lalu.
Cabai merah keriting juga naik 16,21 persen menjadi Rp 70.536 per kilogram atau 28,2 persen di atas harga acuan.
Baca Juga: Seleknas Timnas Bola Tangan Putri di Balikpapan, 21 Atlet Berebut 16 Tiket ke IHF Nations Trophy
Kenaikan juga terjadi pada beras. Harga beras medium naik 2,51 persen menjadi Rp 16.412 per kilogram. Sedangkan beras premium naik 1,77 persen menjadi Rp 17.790 per kilogram. Menurutnya, kenaikan beras berkaitan dengan dampak kekeringan terhadap lahan sawah secara nasional.
“Kami mencatat harga hortikultura di Kaltim juga dipengaruhi biaya logistik dari daerah pemasok di luar pulau. Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah sumber pasokan yang turut dipantau karena penurunan produktivitas akibat kondisi kering,” ujarnya.
Untuk menahan kenaikan harga, Pemprov Kaltim melakukan operasi pasar dan pasar murah serta memberikan subsidi ongkos angkut. Hingga triwulan III 2026, DPPKUKM telah melaksanakan enam operasi pasar dan tiga pasar murah.
“Intervensi distribusi dilakukan bersama PT Melati Bhakti Satya (BUMD), termasuk subsidi transportasi dari Samarinda menuju daerah yang mengalami kenaikan harga,” lanjut Heni.
Pemprov juga memperkuat kerja sama antardaerah dengan wilayah penghasil. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengamankan pasokan Kaltim ketika produksi di daerah sentra mengalami penurunan.
“Untuk jangka panjang, pemerintah mendorong pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Kaltim. Fasilitas tersebut dirancang sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan sekaligus memperpendek rantai distribusi,” sebutnya.
Baca Juga: PKD Mahulu 2026 Usung Semesta Berdaya, Ajak Generasi Muda Berkarya Tanpa Melupakan Akar Budaya
PDP juga direncanakan memiliki fasilitas penyimpanan dengan sistem rantai pendingin untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang.
Dengan fasilitas tersebut, pemerintah menargetkan dapat menyimpan komoditas saat pasokan melimpah dan menyalurkannya kembali ketika terjadi kekurangan pasokan. (rd)
Editor : Romdani.