KALTIMPOST.ID-Kantor Wilayah (Kamwil) V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kalimantan memantau perkembangan harga dan distribusi sejumlah komoditas di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.
Secara umum, harga komoditas pada September 2026 masih relatif stabil, meski terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan.
Kepala Kanwil V KPPU Kalimantan FY Adriyanto mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin untuk melihat perkembangan harga dan ketersediaan komoditas di pasar.
“Pada September ini, dari hasil pengamatan kami, secara umum harga masih stabil dari awal hingga akhir bulan. Ada beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga, terutama minyak goreng dan cabai rawit merah,” kata Adriyanto pada Sabtu (3/10).
Baca Juga: PKD Mahulu 2026 Bukan Sekadar Panggung Budaya, UMKM dan Ekonomi Kreatif Ikut Dapat Ruang Promosi
Menurutnya, cabai menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena produksinya sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan iklim.
Sejumlah sentra produksi cabai berada di Jawa dan Sulawesi. Jika wilayah sentra produksi tersebut terdampak kemarau, kondisi itu berpotensi memengaruhi pasokan dan harga komoditas hortikultura di Kaltim.
“Ketika daerah tersebut terdampak kemarau, kondisi itu perlu diantisipasi karena berpotensi menyebabkan kenaikan harga komoditas hortikultura ke depan,” ujarnya.
Selain produksi, KPPU juga mencermati potensi gangguan pada sisi distribusi. Adriyanto menyebut kondisi transportasi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dapat berpengaruh terhadap biaya distribusi, meski pihaknya belum melakukan kajian khusus mengenai dampak kabut asap dan kondisi transportasi terhadap harga.
Menurut dia, antrean BBM perlu menjadi perhatian karena sebagian angkutan kebutuhan pokok menggunakan solar subsidi.
Apabila pelaku distribusi terpaksa menggunakan solar nonsubsidi, biaya operasional dapat meningkat karena terdapat perbedaan harga yang cukup besar.
Kondisi serupa juga dapat terjadi apabila kekeringan berdampak terhadap wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
Baca Juga: Listrik Lapak UMKM di Taman Alun-Alun PPU Dipadamkan, Pedagang Tak Bisa Gunakan Peralatan Elektronik
Selain mengganggu produksi, penurunan debit air sungai dapat memengaruhi transportasi komoditas. “Kalau kekeringan berdampak pada wilayah seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat, selain produksi yang terdampak, transportasi melalui sungai juga bisa terganggu karena debit air surut. Kondisi tersebut tentu berpotensi memberikan dampak,” jelasnya.
Meski demikian, Adriyanto menilai upaya pengendalian pasokan dan harga yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah berjalan cukup baik. Langkah tersebut antara lain melalui pelaksanaan gerakan pangan murah.
Pemprov Kaltim juga telah beberapa kali memberikan dukungan terkait transportasi untuk wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Di sisi persaingan usaha, KPPU hingga tiga bulan terakhir belum menemukan indikasi persaingan tidak sehat maupun kecurangan pasar yang berpotensi berkembang menjadi perkara.
Adriyanto mengatakan kondisi tersebut terlihat dari ketersediaan komoditas yang masih terjaga, pergerakan harga yang tidak mengalami lonjakan secara tiba-tiba, serta stok yang masih aman.
“Belum. Kami melihat komoditas masih tersedia, pergerakan harga juga tidak mengalami lonjakan yang tinggi secara tiba-tiba, dan stok masih aman. Jadi sejauh ini kondisinya masih aman,” jelasnya.
Menghadapi potensi kemarau hingga sekitar November, KPPU akan terus memantau pergerakan harga sekaligus mengawasi jalur distribusi komoditas di Kaltim.
Adriyanto menjelaskan, Kaltim bukan merupakan daerah penghasil utama untuk sejumlah komoditas pangan.
Karena itu, pengawasan KPPU lebih diarahkan pada proses distribusi, mulai dari daerah asal hingga komoditas masuk ke pasar Kaltim.
Baca Juga: Pekan Kebudayaan Daerah Mahulu 2026 Resmi Dibuka, Lima Kecamatan Tampilkan Seni dan Tradisi
KPPU juga berkoordinasi dengan kantor wilayah di Jawa dan Sulawesi untuk melakukan pertukaran data distributor serta pengecekan silang harga.
“Misalnya untuk beras, kami melihat harga dari rice mill atau produsen di daerah asal, kemudian membandingkannya dengan harga ketika komoditas tersebut sampai di Kaltim,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.