KALTIMPOST.ID-Penurunan pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan KUA-PPAS 2026 berdampak langsung terhadap struktur anggaran Pemprov Kaltim. Sejumlah belanja harus dirasionalisasi agar anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, perubahan proyeksi tersebut tidak terlepas dari kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD).
Saat penyusunan APBD murni 2026, pemerintah dan DPRD masih optimistis pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus PAD. Namun, perkembangan ekonomi membuat proyeksi pendapatan tersebut harus disesuaikan.
“Pasti berpengaruh. RAPBD itu salah satunya mencakup proyeksi pendapatan. Realisasinya ekonomi kita agak menurun, itu tidak bisa dipungkiri,” kata Samsun, Minggu (4/10).
Baca Juga: LAPSUS: Kemarau Ancam Pasokan Pangan Kaltim, KPPU Soroti Harga Cabai hingga Distribusi BBM
Tekanan fiskal juga datang dari dana kurang salur atau kurang bayar pemerintah pusat yang sebelumnya diharapkan masuk ke Kaltim pada 2026.
Menurut Samsun, dana tersebut tidak dibayarkan sehingga berada di luar perencanaan awal Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tidak membayarkan TKD tersebut kepada kita. Ini berada di luar perencanaan kami, baik Banggar maupun TAPD,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemprov dan DPRD melakukan rasionalisasi melalui perubahan APBD. Penyesuaian dilakukan pada sisi pendapatan maupun belanja.
Samsun mengatakan, efisiensi ditempuh dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang dinilai belum mendesak menuju kebutuhan yang lebih prioritas.
“Di sisi pengeluaran, kita melakukan banyak efisiensi dan realokasi anggaran dari kegiatan yang tidak terlalu mendesak ke belanja yang lebih mendesak,” katanya.
Baca Juga: Kabut Asap Selimuti Balikpapan, DLH Pastikan Kualitas Udara Masih Kategori Sedang
Belanja prioritas, lanjut dia, terutama diarahkan pada kebutuhan mandatori. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain memenuhi kebutuhan dasar tersebut, anggaran juga diprioritaskan untuk program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Juga seperti program yang berkaitan dengan peningkatan indeks kualitas manusia,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.