KALTIMPOST.ID- Internet telah menjadi kebutuhan dasar, tetapi belum semua warga Kaltim bisa menikmatinya. Di Mentawir, Mului, hingga Long Pahangai, sinyal masih dicari dengan berjalan kaki ke bukit atau dibayar mahal melalui internet satelit.
Sebelum pemancar satelit terpasang di pinggir lapangan sekolah, rutinitas ujian di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), bukanlah perkara mudah. Guru harus memboyong para murid ke sebuah gubuk bambu di tepi jalan raya, satu-satunya titik di mana sinyal seluler tipis bisa tertangkap.
Di gubuk itulah, dengan embusan angin jalanan dan fasilitas seadanya, anak-anak menatap layar ponsel untuk mengerjakan ujian berbasis dalam jaringan (daring). "Kalau ujian semester dulu, kami bawa anak-anak ke gubuk pinggir jalan. Sistem ujiannya tetap lewat daring. Mau tidak mau, bagaimana caranya supaya kami bisa ikut ujian online," ujar Kepala SDN 007 Sepaku, Ali Safri.
Guru dan siswa bahkan harus berjalan kaki menaiki bukit di sekitar permukiman warga demi mendapatkan koneksi internet. Jaraknya kurang lebih lima kilometer. Perangkat Smart TV dan layar interaktif bantuan pemerintah pun lebih banyak disimpan di ruang kantor dan hanya dikeluarkan pada momen-momen tertentu, dengan materi yang telah diunduh terlebih dahulu oleh para guru.
Keterbatasan sinyal membayangi kehidupan harian para murid di rumah. Komunikasi antara guru dan wali murid melalui grup WhatsApp sering kali tersendat. Tidak semua orang tua murid mampu menyediakan fasilitas internet mandiri di rumah.
Jika ada pengumuman atau tugas sekolah yang mendesak pada sore hari, beberapa murid harus berjalan ke bukit demi mencari sinyal. “Tapi kalau sudah malam hari, tidak mungkin kami minta mereka naik ke atas gunung. Kami memaklumi," tambah Ali.
Sinyal internet bak barang mewah yang sulit dijangkau warga Mentawir. Berstatus sebagai kampung tertua di PPU sekaligus masuk Wilayah Pengembangan 4 Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu kawasan pariwisata dan hiburan, Mentawir justru sulit menjangkau jaringan komunikasi.
Dampak krisis jaringan paling parah dirasakan sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang bermukim di RT 1 dan RT 2. Demi mendapatkan akses internet, pemandangan memprihatinkan menjadi hal biasa.
Anak-anak sekolah bersama para guru kerap berjalan kaki meniti bukit demi mencari titik sinyal terdekat. Di atas bukit tersebut, mereka membentang terpal sederhana untuk melaksanakan ujian secara daring. “Terakhir saat ujian kenaikan kelas pertengahan tahun ini, siswa dan guru bersama-sama ke bukit membuka terpal dan duduk di sana," ujar Septi Handayani (36), warga RT 2 Kelurahan Mentawir.
Perempuan asal Madiun yang bermukim sejak 2008 ini mengaku harus pasrah jika kerap ketinggalan informasi. Di rumahnya, telepon genggam lebih sering dibiarkan tergeletak atau digantung di atas kulkas karena tidak berfungsi. "Kalau ada tugas sekolah yang diberi deadline jam tertentu, kami harus keluar rumah mencari sinyal," tutur Septi.
Lagi-lagi yang paling mudah dijangkau adalah kawasan perbukitan untuk menangkap sinyal internet. BTS terdekat berjarak sekitar 7 kilometer dekat dengan desa sebelah, Wonosari. Sementara Kelurahan Mentawir menjadi yang terluar karena berada di pesisir Teluk Balikpapan.
Mentawir satu dari 803 desa/kelurahan di Kaltim yang telah mendapatkan bantuan akses internet dengan pusat titik di kantor kelurahan hingga sekolah. Namun penggunaannya pun baru dan masih terbatas, tidak bisa melayani masyarakat umum.
Wilayah ini mengalami jurang digital (internet divide). Meski angka penetrasi jaringan di Kaltim telah menembus lebih dari 95 persen wilayah, kesenjangan akses internet terkonsentrasi di daerah pedalaman, perbatasan, dan pulau terluar karena hambatan geografis.
Septi bahkan rela berpisah rumah dengan anak sulungnya agar tetap mudah mengenyam pendidikan. Sang anak yang kini bersekolah di SMK 1 PPU terpaksa tinggal bersama neneknya di Semoi, Kecamatan Sepaku, yang berjarak 33 kilometer dari Mentawir.
Belajar dari pengalaman pahit ketika sang anak duduk di bangku SMP—terlambat menerima informasi hingga terkendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)—membuatnya tak punya pilihan lain. Kondisi serupa dialami Sofia. Demi mendapatkan fasilitas internet, ia membawa putranya ikut berjualan di warung depan Kantor Kelurahan Mentawir saat jam operasional kantor berlangsung.
Tidak ada internet membuatnya sulit berkomunikasi dengan keluarga besar di Kalimantan Tengah. Begitu pula, sang putra yang ingin menikmati konten YouTube. Tentu kemewahan ini tidak bisa dirasakan saat mereka kembali ke rumah.
Sofia sempat berupaya menggunakan modem portabel seharga Rp350 ribu dengan biaya kuota minimal Rp300 ribu per bulan. Namun, sinyal tetap tidak stabil dan biaya tidak murah bagi masyarakat.
Keterbatasan internet sangat menyulitkan mobilitas data dan pelayanan warga di kantor Kelurahan Mentawir. Termasuk berbagai program digitalisasi pemerintah daerah tidak dapat berjalan optimal di Mentawir.
Salah satunya Desapedia dari Pemkab PPU, sebuah aplikasi pelayanan mandiri yang memungkinkan warga mengajukan permohonan surat hingga mencetak dokumen fisik secara praktis melalui pemindaian barcode.
Secara teknis, warga seharusnya menginput data secara mandiri dari rumah sebelum datang ke kantor kelurahan. Tujuannya agar saat mereka tiba, proses surat menyurat sudah rampung dan tidak menunggu.
“Namun, karena tidak ada internet, Desapedia belum bisa diterapkan sepenuhnya di sini. Bagi warga yang ingin mengurus dokumen digital, akhirnya tetap harus datang secara manual," kata Lurah Mentawir, Nelva Susanti.
Tiada akses jaringan di masyarakat turut mengganggu penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), seperti Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang mensyaratkan verifikasi data menggunakan barcode.
Petugas kelurahan terpaksa membagikan bantuan secara manual terlebih dahulu, lalu memverifikasi data dan mengunggah foto dokumentasi setelah mendapatkan sinyal di luar wilayah Mentawir.
“Jaringan internet saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Tanpa sinyal, warga kerap tertinggal informasi penting,” tegasnya.
Dari Belantara Mahulu hingga Gunung Lumut
Di pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim, sinyal telepon dan internet bukan sekadar sarana untuk bertukar pesan singkat atau berselancar di media sosial. Bagi masyarakat Kecamatan Long Pahangai, akses komunikasi adalah penentu keselamatan jiwa saat bencana mengintai, sekaligus penopang masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Sayangnya, fasilitas krusial ini masih menjadi barang langka. Dari total 13 kampung yang tersebar di Kecamatan Long Pahangai, sebanyak sembilan kampung tercatat mengalami blank spot atau tidak tersentuh jaringan komunikasi sama sekali.
Dampak keterisolasian ini terasa makin krusial saat bencana alam melanda kawasan hulu Mahakam. Tanpa adanya jaringan internet dan seluler, sistem peringatan dini kebencanaan nyaris tak berfungsi.
"Dengan tidak adanya jaringan internet, sulit untuk penanganan kebencanaan. Misalnya ada kapal karam, tanah longsor, atau banjir ketika air Mahakam naik. Kami tidak bisa mendapatkan informasi dari wilayah ulu,” ujar Camat Long Pahangai, Thomas Ding.
Akibatnya, saat banjir datang, warga tidak bisa bersiap dan tidak bisa memberi tahu wilayah hilir. Dia tidak ingin lagi Long Pahangai mengalami bencana banjir dahsyat seperti 2024.
Ketiadaan sinyal juga melumpuhkan sektor pendidikan, terutama ketika wilayah tersebut dilanda kabut asap pekat dengan jarak pandang kurang dari 200 meter. Kebijakan belajar dari rumah secara daring yang seharusnya menjadi solusi, justru berpotensi pada penghentian aktivitas belajar siswa secara total.
"Seharusnya siswa sudah mulai belajar daring. Namun, melihat fasilitas di tempat kita, paling hanya satu atau dua orang saja yang bisa ikut. Kami khawatir siswa akhirnya tidak sekolah dan menganggapnya seperti libur biasa, hanya diberi pekerjaan rumah," ungkap Guru SD 004 Long Isun, Thomas Biseh Hibau.
Jurang digital juga dialami masyarakat yang berada di area terdalam Bumi Etam. Berada di antara rimbunnya hutan, ponsel pintar modern ada di genggaman warga Kampung Mului. Namun, ketika melangkah masuk ke dalam rumah, benda canggih itu mendadak kehilangan fungsinya. Warga kembali terisolasi dari dunia luar.
Untuk sekadar mengirim pesan WhatsApp atau memantau informasi penting, Ketua Adat Mului, Jidan, harus menghabiskan waktu dua hingga tiga hari menetap di pondok penerima sinyal yang berdiri di puncak bukit. Ketinggian Gunung Lumut menjadi satu-satunya tempat yang sanggup menangkap sinyal seluler 4G.
"Kalau kita ada kepentingan ke luar, otomatis harus naik ke atas gunung jalan kaki sejauh 1,5 kilometer. Ponsel tidak bisa selalu standby. Baru saat mau komunikasi, kami naik ke atas," ujar Jidan.
Kampung Mului secara administratif berada di Desa Swanslotung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Berjarak sekitar 120 kilometer dari ibu kota kabupaten di Tanah Grogot, atau 250 kilometer dari Samarinda, permukiman ini berada di kawasan blank spot.
Akses jalan darat menuju kampung yang dihuni puluhan jiwa ini tergolong ekstrem—perjalanan 8 hingga 10 jam via Muara Komam hanya bisa ditempuh menggunakan sepeda motor dengan ekstra hati-hati.
Masyarakat Adat Mului memiliki riwayat hidup berpindah-pindah (nomaden) sesuai tradisi, sebelum akhirnya menetap di tepi Sungai Mului pada tahun 1999. Permukiman yang mereka tempati saat ini dibangun oleh Dinas Sosial Kabupaten Paser pada tahun 2000.
Untuk kebutuhan listrik, warga beruntung mendapat pasokan 24 jam dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bantuan Pemprov Kaltim. Namun, jaringan listrik PLN belum menyentuh kampung ini, terhenti di simpang jalan besar Swanslotung sejauh 12 kilometer. (riz)
(Liputan ini dikerjakan dengan dukungan Beasiswa Liputan Isu Hak Digital SAFEnet 2026)
Editor : Muhammad Rizki