KALTIMPOST.ID- Berbeda dengan wilayah perkotaan yang bisa bebas mengakses internet dengan mudah, cepat, dan tanpa kendala. Masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Kaltim harus berjuang mandiri untuk bisa menikmati internet. Contohnya warga Mentawir yang baru-baru ini bisa memanfaatkan internet dari Starlink. Itu pun karena setelah ada bantuan perangkat dari pemerintah sekitar empat bulan terakhir.
Ketua RT 1 Mentawir, Ilham, menjelaskan bahwa opsi penggunaan internet satelit maupun modem tergolong berat bagi perekonomian warga. Biaya bulanan yang harus dikeluarkan setara dengan kebutuhan membeli beras harian.
Ilham sempat menggunakan modem pribadi dengan biaya hingga Rp600 ribu per bulan, meski koneksi hanya optimal selama satu atau dua jam saat siang dan malam hari.
Alternatif patungan Starlink di RT 1 sebesar Rp200 ribu per rumah untuk empat KK dinilai cukup membebani selama empat bulan terakhir.
Namun di satu sisi mereka membutuhkan jaringan. Mayoritas warga memilih pergi ke gunung ketika harus mencari sinyal. "Dampaknya kami sering terlambat menerima informasi. Saya sudah coba semua operator, memang tidak ada sinyalnya,” imbuhnya.
Ia menaruh harapan besar agar pembangunan IKN memberikan dampak nyata bagi pemerataan infrastruktur komunikasi dan fisik di Mentawir, bukan sekadar janji di atas kertas. “Kami berharap dengan adanya IKN kampung ini bisa lebih maju. Sejauh ini, kami belum merasakan dampak signifikan. Kondisi kami tetap sama, infrastruktur fisik maupun jaringan internet tetap sulit," kata Ilham.
Senada dengan Sofia, warga RT 2 Mentawir yang awalnya sempat bernafas lega dengan keberadaan Starlink selama dua bulan. Mereka berpatungan Rp100 ribu per rumah untuk 10 KK, ditambah biaya router Rp400 ribu untuk membagi koneksi ke berbagai perangkat. Satu unit router bisa digunakan untuk dua rumah.
Sayangnya, rasa kegembiraan itu tak bertahan lama. Perangkat keras modem parabola tersebut rusak akibat pemadaman listrik berkepanjangan (biarpet). "Senang bisa menikmati sinyal sambil rebahan di rumah. Tapi sekarang rusak dan belum ada solusi. Kalau sudah ada sinyal, hidup kami istilahnya sudah enak lah," ungkap Sofia.
Starlink menjadi tonggak untuk menunjang operasional Kelurahan Mentawir sejak 2023. Perangkat pertama masuk melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Kemudian satu unit pengadaan berada di ruang serbaguna mendukung tugas administrasi yang kini wajib berbasis daring, seperti pengurusan surat via aplikasi Srikandi dan verifikasi data bantuan.
Sementara dua unit lainnya ditempatkan di rumah Ketua RT 1 dan RT 2 agar bisa diakses oleh warga sekitar. Serta satu unit Starlink ke SD 007 Sepaku untuk menunjang aktivitas pendidikan dari Diskominfo PPU.
Baca Juga: Ironi Pedalaman Kaltim: Masuk Wilayah IKN, Warga dan Murid Harus Naik Bukit Demi Sinyal Internet
Meski demikian, keberadaan Starlink belum menjadi solusi menyeluruh. Biaya operasional di kantor kelurahan mencapai Rp2,4 juta per bulan sepenuhnya dialokasikan untuk tugas administrasi pemerintahan, sehingga tidak bisa disalurkan secara bebas ke rumah-rumah warga.
Starlink juga menjadi andalan bagi masyarakat hukum adat (MHA) Kampung Mului, Paser. Selama ini masalah utama mereka adalah keterasingan informasi. Sejak tiga tahun terakhir, asa digital warga sempat terbantu oleh kehadiran perangkat satelit Starlink titipan dari Muara Payang.
Untuk menikmatinya, warga harus membeli voucher harian: Rp 6.000 untuk paket 12 jam atau Rp 8.000 untuk paket 24 jam, yang dijual secara daring oleh pihak luar kampung. Namun, solusi ini melahirkan beban ekonomi baru. Ketua Adat Mului Jidan mengaku harus merogoh kocek hingga Rp500.000 per bulan hanya untuk membeli voucher internet. Angka tersebut sangat memberatkan bagi masyarakat adat, terlebih saat situasi sulit melanda.
"Apalagi di musim kemarau panjang, kami tidak bisa menanam padi tahun ini. Jadi kami harus mengumpulkan uang khusus untuk membeli beras," tutur Jidan. Ironisnya, pengeluaran mahal itu tidak sebanding dengan kualitas jaringan yang diterima. Jaringan Starlink kerap tidak maksimal saat malam hari ketika puluhan warga berkumpul di rumah.
"Kalau ada 5 sampai 6 orang yang menggunakan sekaligus, jaringan langsung gangguan dan hilang. Pesan WhatsApp tidak terkirim. Baru saat pagi hari kondisi jaringan lebih baik karena desa sedang sepi," jelasnya.
Situasi ini membuat warga merasa dirugikan. Voucher yang sudah dibeli kerap terbuang sia-sia karena durasi waktu terus berjalan meski jaringan internet terputus. Namun, warga tidak memiliki alternatif lain.
Mewakili masyarakatnya, Jidan berharap ada perhatian konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan solusi jaringan internet yang stabil dan terjangkau di wilayah blank spot seperti Mului. "Paling tidak pemerintah memberi perhatian, misalnya dengan menambah fasilitas Starlink yang ada agar aksesnya tidak terbatas," tuturnya.
Kesenjangan akses (internet divide) di Kaltim paling kontras terjadi di wilayah kabupaten bergeografi luas, perbukitan, serta berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Kecamatan Long Pahangai, Mahakam Ulu.
Penetrasi internet masyarakat lokal Mahakam Ulu sempat tertahan di angka -30% karena keterbatasan demografi. Secara geografis, Kecamatan Long Pahangai memiliki luas wilayah sekitar 52.457 hektare dengan populasi mencapai 5.460 jiwa.
Dari ribuan warga tersebut, hanya sebagian kecil yang bermukim di pusat ibukota kecamatan yang dapat menikmati akses Base Transceiver Station (BTS) aktif, itu pun sebatas menjangkau Kampung Long Pahangai I dan Long Pahangai II.
Sementara itu, empat kampung terdekat dari ibu kota kecamatan—yakni Long Isun, Naha Aru, Lirung Ubing, dan Datah Naha—tetap terisolasi dari sinyal meski berjarak relatif dekat. Lima kampung lainnya, yaitu Long Lunuk, Long Lunuk Baru, Long Pakaq, Delang Krohong, dan Long Pakaq Baru, bernasib sama: blank spot total.
Baca Juga: Sekolah dan Puskesmas Jadi Tumpuan Akses Sinyal
“Hampir tidak ada sinyal sama sekali untuk di kawasan permukiman. Memang ada, tapi harus pergi ke tepi Sungai Mahakam yang jaraknya cukup jauh,” tutur Camat Long Pahangai Thomas Ding. Untuk menyebarkan informasi penting atau sekadar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, pihak kecamatan harus memutar otak. Salah satu caranya dengan mengandalkan warga lokal atau pemilik toko yang mampu membeli perangkat internet satelit Starlink secara mandiri.
"Kami mengakalinya dengan memberi informasi melalui pemilik Starlink, lalu mereka yang menyebarkannya ke warga lain. Rata-rata di setiap kampung ada empat hingga lima orang yang memiliki Starlink untuk mendukung usaha mereka, dengan biaya operasional masing-masing sekitar Rp 750 ribu per bulan," jelasnya.
Jika jalur digital benar-benar buntu, koordinasi terpaksa dilakukan secara manual. Staf kecamatan mendatangi kampung satu per satu menyampaikan pesan—sebuah proses yang memakan waktu dan tenaga, terlebih ketika akses transportasi sungai menyusut akibat musim kemarau. (riz)
(Liputan ini dikerjakan dengan dukungan Beasiswa Liputan Isu Hak Digital SAFEnet 2026)
Editor : Muhammad Rizki