KALTIMPOST.ID, SAMARINDA– Pemprov Kaltim mengusulkan pembangunan tiga sekolah menengah atas (SMA) baru melalui anggaran pemerintah pusat. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim menambah fasilitas pendidikan sekaligus memaksimalkan bantuan pembangunan sekolah dari APBN.
Tiga sekolah yang diusulkan terdiri dari SMA 16 dan SMA 17 di Kabupaten Berau serta SMA 4 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya, Kaltim telah mendapatkan bantuan pembangunan tiga sekolah baru pada tahun ini, yakni SMA 3 Muara Kaman, SMA 8 PPU, serta SMA Muhammadiyah Boarding School di Sepaku.
“Strategi kita sekarang adalah menjemput bola lewat APBN," ucap Plt Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Armin, Jumat (9/10). Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi peluang bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan tanpa sepenuhnya mengandalkan APBD.
Baca Juga: Soal Aturan Siswa Mesti Mengulang Kelas, Disdikbud Kaltim: Jangan Sibuk Menyalahkan Anak
Karena itu, Pemprov Kaltim berupaya memastikan sekolah yang diusulkan memenuhi persyaratan agar bisa mendapatkan bantuan tersebut. Salah satu syarat utama ialah kejelasan status lahan. Sekolah yang diusulkan harus memiliki sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanpa sertifikat tersebut, pengajuan bantuan tidak dapat diproses.
Untuk pembangunan sekolah baru, lahan dapat berasal dari aset pemerintah maupun hibah masyarakat atau pemerintah kabupaten. “Kalau ada pembangunan sekolah baru, biasanya masyarakat yang mengusulkan. Kita kemudian bertanya, ada lahan atau tidak. Kalau ada lahan hibah dari masyarakat atau pemerintah kabupaten, surat tanahnya harus diselesaikan dulu,” katanya.
Sementara itu, pembangunan tiga sekolah yang telah mendapatkan bantuan tahun ini ditargetkan selesai pada Desember 2026. Pekerjaan disebut sudah berjalan di masing-masing sekolah. Armin memperkirakan, anggaran yang diterima mencapai Rp 8 miliar untuk setiap sekolah. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk ketiga pembangunan tersebut diperkirakan sekitar Rp 24 miliar.
Baca Juga: Para Peserta Cilik Bidik Podium Utama Bayan Run 2026 Kategori Kids Dash
Dalam skema pelaksanaannya, dana tahap pertama sebesar 70 persen ditransfer langsung kepada sekolah setelah pengajuan disetujui pemerintah pusat. Sisa 30 persen diberikan sesuai ketentuan pencairan dan penyelesaian pekerjaan.
Sebelum pengajuan dikirim ke pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kaltim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan terhadap usulan sekolah. “Dinas Pendidikan harus menyetujui terlebih dahulu. Setelah itu diajukan ke pusat. Kalau sudah disetujui, dana langsung ditransfer sebesar 70 persen ke sekolah,” kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki