KALTIMPOST.ID-Ruang fiskal yang terbatas memaksa Pemprov Kaltim lebih selektif menyusun belanja untuk 2027. Dengan proyeksi kemampuan anggaran sekitar Rp 12,1 triliun, pemerintah daerah mulai memilah program berdasarkan urgensi, kewajiban pelayanan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pengetatan tersebut dilakukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Pemprov harus menjaga agar pelayanan dasar dan program strategis tetap berjalan, meski tidak semua kegiatan dapat dibiayai dengan alokasi seperti sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Muhaimin mengatakan, penyusunan anggaran dilakukan secara selektif setelah perampungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Baca Juga: Gunung Bugis Balikpapan Kembali Dirazia Polisi, 48 Orang Positif Narkoba dari 58 yang Dites
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim kini membahas alokasi yang benar-benar dibutuhkan.
“Dengan anggaran yang terbatas pada Rp 12,1 triliun, fokus kita diarahkan penuh pada empat hal tersebut. Belanja-belanja yang sifatnya mandatori seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap wajib dilaksanakan,” ujarnya belum lama ini.
Empat prioritas utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027 ialah pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Keempatnya berkaitan langsung dengan kewajiban pemerintah daerah dan kebutuhan dasar masyarakat.
Untuk menjaga kecukupan anggaran, Pemprov akan mengevaluasi belanja penunjang, termasuk perjalanan dinas ASN dan kegiatan seremonial.
Pengeluaran yang dinilai tidak mendesak berpotensi dikurangi agar anggaran lebih banyak tersedia untuk program prioritas dan pelayanan publik.
Sejumlah program pendidikan dipastikan tetap masuk dalam perencanaan. Muhaimin menyebut sekolah gratis dan Gratispol tetap berjalan sesuai alokasi yang direncanakan.
Pemprov juga menghitung kembali kebutuhan anggaran layanan kesehatan di sekolah dengan mempertimbangkan sisa anggaran tahun sebelumnya serta jumlah penerima layanan.
Baca Juga: Aktivitas Pelabuhan di Balikpapan Menurun, BPS Ungkap Dampak Berakhirnya Kegiatan RDMP dan IKN
“Insyaallah semuanya masih ter-cover. Penyesuaian dilakukan sesuai jumlah kebutuhan riil yang berhak menerima protokol tersebut. Sehingga dalam kondisi saat ini seluruhnya masih bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Penyesuaian juga menyasar program bantuan yang tidak tergolong kebutuhan dasar. Salah satunya umrah gratis yang berpotensi mengalami pengurangan alokasi atau jumlah penerima manfaat. Meski demikian, program tersebut belum dipastikan dihapus.
Menurutnya, keberlanjutan program akan ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah selama pembahasan anggaran berlangsung.
Jika struktur APBD masih memungkinkan, kegiatan tersebut tetap berpeluang dilaksanakan dengan volume yang disesuaikan.
“Program-program tersebut tetap ada. Namun, karena keterbatasan anggaran, ada bagian yang harus dikurangi. Evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan dengan melihat kembali kemampuan anggaran daerah. Jika struktur anggaran nantinya masih memungkinkan, kegiatan seperti umrah gratis tetap berpeluang untuk dilaksanakan,” bebrnya.
Di sisi lain, Kaltim Post sempat berusaha mewawancarai Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk mengonfirmasi potensi pemangkasan anggaran tahun depan yang diterima Kaltim.
Termasuk kabar adanya penambahan anggaran transfer ke daerah untuk tahun depan dan dampak jika pemangkasan terjadi lebih dalam terhadap fiskal Kaltim.
“Aman-aman, tidak mempengaruhi itu,” singkat Rudy setelah mendampingi Menko AHY mengisi Orasi Ilmiah Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kamis (8/10). (rd)
Editor : Romdani.